Komisi X DPR RI Sambut Baik Langkah Kemenpora Bentuk Tim Investigasi Buntut Permasalahan LADI

Jakarta (iPOLICENews) – Dalam mempercepat penanganan sanksi WADA terhadap LADI, Menpora Amali telah membentuk Tim Akselerasi dan Investigasi yang dipimpin Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari. Langkah tersebut disambut baik oleh Ketua Komisi X DPR RI Saiful Huda, dan hal itu sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan UU SKN.

“Kita memberikan kepercayaan kepada Pak Menpora untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dan itu sudah sesuai dengan amanat UU SKN Pasal 85 tentang doping dan khususnya ayat 3 secara tegas bahwa pengawasan doping dilakukan oleh pemerintah,” kata Ketua Komisi X saat menjadi narsum Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin (18/10).

Sehingga pembentukan tim dengan dua tugasnya serta upaya-upaya lain dalam rangka percepatan mengakhiri hukuman WADA mendapat sambutan dan dukungan.

“Pemerintah berhak dan inisiatif pembentukan tim sudah pada tempatnya, yang poinnya tim yang dibentuk harus kerja maksimal karena tidak hanya masalah berkibarnya bendera tetapi efeknya juga tidak bisa menyelenggarakan even internasional,” ucapnya.

Menurutnya, bila merujuk pemberitahuan resmi pertama pada tanggal 25 September, seharusnya LADI bisa merespon cepat sehingga dampak yang merugikan Indonesia dapat dihindari.

“Poinnya LADI ada indikasi meremehkan. Saya dapat informasi formal notice itu tanggal 25 September, silakan dicek, jadi ada kelambatan respon,” tegasnya.

Menpora membenarkan bahwa saat mendapatkan laporan tentang surat WADA tanggal 7 Oktober itu adalah yang kedua. Karena LADI adalah lembaga independen maka atas surat yang pertama LADI tidak ada masalah langsung berhubungan dengan WADA.

“Benar bahwa surat tanggal 7 Oktober yang dilaporkan kepada saya adalah yang kedua, dan sudah kita respon ternyata tidak hanya masalah TDP tetapi ada pending matters lain yang berhubungan dengan kepengurusan sebelumnya,” kata Menpora Amali.

“LADI yang sekarang ini baru 3 bulan, ada transisi dan komunikasi yang tidak cepat antara pengurus lama ke yang baru ini. Kita serius, tim akan bekerja cepat dan menyelesaikan persoalan-persoalan ini secepat-cepatnya. Apa yang menjadi rekomendasi tim ini akan kita jalankan,” tambahnya.

Sebelumnya Indonesia memperoleh surat peringatan yang dikeluarkan oleh Badan Anti Doping Dunia (WADA) yang menyebutkan bahwa Indonesia tidak mematuhi standar penegakan anti doping yang berlaku, buntutnya Indonesia tidak bisa mengibarkan Bendera Merah Putih pada penghargaan Thomas Cup 2020 (2021) di Denmark.

Indonesia juga pernah mendapat surat peringatan pada bulan Mei, dimana Indonesia tidak mematuhi program doping dari WADA yang mengharuskan menyerahkan 300 sample doping dari 3000 pertahun, tapi hanya 70 sample doping yang diserahkan Indonesia saat itu. Karena hal tersebut Indonesia pada 15 september lalu di beri surat peringatan yang di terima Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI), meski LADI juga sempat menjawab kenapa hal tersebut terjadi, namun WADA tak bergeming dan menyebabkan Bendera Merah Putih tak bisa di kibarkan. (SR)

Halaman ini telah dilihat: 5 kali
Mari berbagi:

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *