SEMARANG (iPOLICENews) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri berkunjung di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Kunjungan tersebut untuk memberikan arahan kepada seluruh bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintregasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (11/11/21).
Pengarahan yang diberikan Firli yakni membahas terkait titik-titik potensi korupsi. Bahkan ia juga memberikan cara pencegahan yang bisa dilakukan kepala daerah agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se- Jateng untuk mengingatkan kembali agar tidak melakukan korupsi. Kehadiran pimpinan KPK diharapkan bisa menjadi pengingat mereka untuk memastikan pemerintahan berjalan dan anggaran negara dilaksanakan dengan baik.
“Jadi kemarin saya ditelpon pak Firli, minta kita rapat koordinasi pencegahan korupsi. Maka saya ajak semua Bupati/Wali Kota dan pimpinan legislatif untuk ikut bersama untuk kembali mengingatkan mereka agar tidak korupsi,” kata Ganjar.
Menurut Ganjar, koordinasi dengan KPK sudah berjalan baik di Jawa Tengah. Jateng bahkan sudah memiliki group Whatsapp dengan para pimpinan KPK untuk konsultasi dan pencegahan tindak pidana korupsi. Meski begitu, menurutnya masih banyak kegelisahan dari para kepala daerah saat berhadapan dengan aparat penegak hukum. Mereka banyak yang tidak tahu, kesalahannya di mana sehingga harus berurusan dengan aparat.
“Banyak kegelisahan kawan-kawan muncul, apalagi saat berhubungan dengan aparat penegak hukum. Sebenarnya kami ini salahnya di mana? Maka kita komunikasikan agar pencegahan korupsi benar-benar bisa dilakukan,” ujarnya.
Dijelaskannya, area-area yang rawan praktik korupsi seperti jual beli jabatan, kolusi, pungli, perizinan dan lainnya. Ganjar berharap, para kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng bisa memahami dan berusaha sekuat tenaga untuk terjebak dalam pusaran korupsi.
“Semua harus mencegah itu. Mudah-mudahan kawan-kawan semua jadi paham dan tidak melakukan itu. Kalau masih nekat, ya ditangkap,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Banyumas Achmad Husein menanyakan kepada Firli dan Ganjar tentang pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Apalagi ia merasa ketakutan dan tak mau dirinya terkena operasi tangkap tangan (OTT). Maka dari itu, Achmad Husein meminta kepada KPK agar selalu mengingatkan dalam rangka pencegahan praktik korupsi.
“Kami mohon ke KPK, agar terus mendampingi kami dan terus mengingatkan kami sebagai upaya pencegahan. Karena selama ini tidak sedikit kepala daerah daerah yang tidak tahu kalau yang dilakukannya itu salah,” ucapnya.
Selain itu, Bupati Batang, Wihaji juga ikut bertaya kepada Firli dan Ganjar. Ia mengatakan, banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi karena biaya operasional kepala daerah yang sangat kecil. Sementara, ongkos Pilkada tiap lima tahunan sangatlah mahal.
“Ini suasana kebatinan kami, bahwa sistem politik inilah yang menjadi cikal bakal korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan kepala daerah, karena kami ini hasil dari sistem politik sekarang,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, korupsi itu bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan dan keserakahan. Satu hal yang bisa dilakukan untuk menghindarinya adalah integritas.
“Kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat di daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi saya minta kepada seluruh Bupati/Wali Kota untuk mengoptimalkan peran inspektorat pengawas internal masing-masing. Saya juga berharap, semua kepala daerah berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena merampas hak-hak masyarakat,” paparnya.
Ia menegaskan, semua kepala daerah tidak boleh takut dengan KPK. Selama mereka bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran, maka tidak akan dipersoalkan.
“KPK tidak pernah mencari-cari kesalahan, tapi kesalahan pasti bisa kami temukan,” tegasnya.
Terkait praktik korupsi karena mahalnya biaya politik saat ini, Firli sepakat dengan itu. Dari hasil survei yang dilakukannya, pihaknya menemukan beberapa persoalan yang harus dicarikan solusi.
“Kajian kita, memang pelaksanaan pilkada ini masih memerlukan biaya tinggi, karena banyak aktifitas politik yang membutuhkan biaya. Dari hasil kajian kita, biaya tinggi pelaksanaan pilkada, 82 persen biayanya dihasilkan dari sponsor,” jelasnya.
Pihaknya telah mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada yang jauh dari praktik korupsi, biaya tinggi hingga jual beli suara. Caranya adalah semua pembiayaan Pilkada ditanggung oleh negara.
“Kami juga mengusulkan agar ada peningkatan fasilitas yang didapatkan kepala daerah, sehingga mereka tidak akan melakukan korupsi,” pungkasnya.(DK)
