SEMARANG (iPOLICENews) – Selama liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang akan siapkan pemantauan arus lalu lintas (lalin) kendaraan dengan menetapkan lima posko terpadu. Lima posko ini ditempatkan di Kawasan Tugu Muda, Kantor DKK Pandanaran, Terminal Cangkiran, Terminal Gunungpati, dan Posko Induk TACS Kantor Dishub Kota Semarang.
Kepala Dishub Kota Semarang, Endro P Martanto mengatakan, adanya lima posko ini bertujuan untuk memantau arus lalu lintas kendaraan. Menurutnya, posko tersebut untuk mempermudah pemantauan arus lalu lintas kendaraaan baik dari luar kota maupun Kota Semarang. Pemantauan ini merupakan agenda rutinan tiap tahun yang dilaksanakan Dishub agar arus lalu lintas lancar.
Bagi Endro, kegiatan pemantauan kendaraan merupakan kegiatan seperti biasa dilakukan oleh pihaknya. Meski hal biasa kerap dilakukan, ia mengungkapkan hingga saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat tentang aturan turunan terkait penyekatan jalan saat masih di level 3 masa PPKM seperti tahun lalu.
“Ada rencana pemberlakuan PPKM level 3 di seluruh kabupaten/kota dari pemerintah pada 24 Desember-2 Januari 2022 mendatang, sehingga akan diberlakukan pembatasan kembali terutama di sektor seperti tempat wisata, pusat perbelanjaan seperti mall, dan rumah makan,”kata Endro, Kamis (2/12/21).
Endro menghimbau kepada masyarakat saat diterapkan PPKM Level 3 agar tidak menggelar pesta kembang api, arak-arakan dan pawai yang berpotensi mengundang kerumunan. Tak cuma itu, masyarakat dihimbau tidak berpergian selama perayaan Nataru.
Selain itu, Endro menjelaskan jika pengendara dari luar kota dengan kendaraan pribadi melintas di Kota Semarang wajib menunjukkan surat vaksin.
Ketentuan ini juga berlaku di bandara, stasiun dan pelabuhan. Meski penderita Covid-19 di Kota Semarang turun signifikan, namun tetap harus menerapkan prokes saat beraktivitas di luar,” jelasnya
Ia menegaskan, masyarakat dilarang menggelar kegiatan yang berlebihan selama libur panjang Nataru. Pasalnya Covid-19 belum kunjung berakhir hingga saat ini. Hal itu bertujuan sebagai langkah menjaga diri dan keluarga masing-masing dalam pembatasan kegiatan dinilai tidak penting.
“Kalau tidak mendesak jangan bepergian ke luar kota, bahkan pulang kampung selama masa PPKM Level 3,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman menyampaikan, sebelum diterapkan PPKM Level 3 di Kota Semarang, Pemkot Semarang harus sosialisasi kepada masyarakat. Sebab, Ibu Kota Jawa Tengah saat ini sudah mendapatkan predikat PPKM Level 1 dimana aktivitas masyarakat, perekonomian, dan bisnis sudah mulai normal kembali.
Pilus sapaan akrabnya itu menuturkan, sosialisasi ini bertujuan agar bisa cara untuk masyarakat patuh terhadap aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
“Ya harapannya biar masyarakat nggak kaget dan bisa menerima kebijakan dari pusat penerapan PPKM Level 3 ini yang diterapkan di Semarang,” kata Pilus, Rabu (01/12/21).
Dengan demikian, ia mengungkapkan Kota Semarang akan memberlakukan atau tidak PPKM Level 3, yakni utamanya masyarakat mendapatkan sosialisasi terkait pembatasan yang sudah diatur oleh Pemkot Semarang.
Karena itu, Pilus menekankan pentingnya sosialisasi agar dapat menekan adanya potensi muncul gelombang ketiga.
“Kita sosialiasikan dulu, mau nanti jadi atau tidak ya intinya Pemkot Semarang harus menjaga kotanya sendiri dari potensi gelombang ketiga ini,” paparnya.
Sementara ia menceritakan, berdasarkan pengalaman pada gelombang kedua usai libur Lebaran Juni-Juli lalu, Kota Semarang angka kasus Covid-19 meningkat. Sehingga, kata dia, pengalaman ini bisa menjadi pembelajaran dan tolak ukur mencegahe datangnya gelombang ketiga.
Pilus meminta libur panjang Nataru perlunya meningkatkan pengawasan dengan sebuah regulasi. Soalnya Kota Semarang yakni salah satu pariwisata andalan masyarakat luar kota maupun Kota Semarang.
“Saat Nataru, pergerakan masyarakat harus terus diawasi dengan sebuah regulasi, apalagi Semarang saat ini menjadi destinasi wisata jujukan wisatawan,”paparnya. (DK)
