JAKARTA (iPOLICENews) – Sejak Agustus 2023, harga beras telah menjadi penyumbang inflasi terbesar di Indonesia selama beberapa bulan terakhir. Faktor utama yang menyebabkan kenaikan ini adalah dampak yang sangat sensitif dari fenomena El Nino dan restriksi ekspor beras oleh India. Dampaknya sangat terasa di seluruh negeri, dengan lebih dari 80 kota di Indonesia mengalami inflasi beras.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa harga beras terus meroket, melampaui batas yang ditetapkan oleh Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 7 Tahun 2023, yang menetapkan harga eceran tertinggi beras sebesar Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Bahkan, harga beras medium di pasaran rata-rata telah melampaui harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan Bapanas sebesar Rp 13.030 per kg di DKI Jakarta.
Chatib Basri, seorang ekonom senior dan Mantan Menkeu RI periode 2013-2014, menyoroti dampak ekonomi negatif dari terus meningkatnya harga beras. Ia mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras memiliki dampak lebih buruk dibandingkan dengan kenaikan harga BBM, karena beras dianggap sebagai komoditas politik yang paling sensitif di Indonesia.
“Beras adalah komoditas politik, komoditas yang paling sensitif. Saya terus terang mengatakan ketika saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak terlalu khawatir menaikan harga BBM, karena efek dari kenaikan harga BBM mungkin muncul secara tidak langsung terhadap ongkos makanan. Tapi kalau harga beras sendiri mengalami peningkatan, maka efeknya sangat luar biasa,” tutur Chatib dalam agenda BTPN Economic Outlook 2024 pada Rabu, 22 November 2023.
Kenaikan harga beras ini berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia, karena dapat memicu inflasi dan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
“Jadi kalau harga beras naik, bukan tidak mungkin prosentase dari penduduk miskin di Indonesia akan mengalami peningkatan. Beras adalah komoditas paling sensitif,” imbuh Chatib.
Untuk mengatasi potensi kenaikan harga beras, Chatib menyarankan pemerintah untuk memastikan kelancaran pasokan dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Ia memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah kebijakan pemerintah yang telah mengalokasikan tambahan bantuan beras sekitar Rp 2,67 triliun dan BLT El Niño sekitar Rp 7,52 triliun. Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meredakan beban ekonomi masyarakat di masa sulit saat ini. (RS/TMP/IPN)
