Etika Berpolitik dan Kesatuan Berpolitik

BREBES (iPOLICENews) – Dewasa ini berbagai masalah yang sering mencuat di negeri kita ini masih ada penyimpangan dengan norma-norma dan nilai beretika dalam berpolitik, Sabtu (2/12-2023 )

Menurut Tasikun Pilu Triyana, Keramahan dan etika yang seyogyanya menjadi ciri bangsa ini jangan sampai tergerus, kesantunan ataupun tata krama harus kita jaga. Karena kita dalam berpolitik dengan menjaga etika dan kesantunan sudah bisa melaksanakan pengamalan Pancasila secara keseluruhan.

“Ketuhanan yang Maha Esa, jelas dalam kehidupan beragam kita diajarkan bagiamana kita menjalin hubungan manusia dengan TuhanNya, dan manusia dengan sesamanya dengan baik.” Ujarnya.

“Kemanusaian yang adil dan beradab bagaimana kita sesama umat manusia harus melihat sisi kemanusian, berbicara, memperlakukan manusia dengan baik dan memegang teguh adab.” ungkapnya.

Diungkapkan Tasikun.Persatuan Indonesia dalam berpolitik harus menjaga persatuan dan kesatuan, rasa nasionalisme kita jaga.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dalam meyuarakan pedapat, pilihan perbedaan bukan masalah yang terpenting kita harus menghargai perbedaan tersebut, karena dalam berpolitik perbedaan harus ada ketika kita memilih seseorang pemimpin.

“Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, setelah kita memilih pemimpin, mereka yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan membuat kebijakan hukum, moneter (ekonomi) dan agama dengan melihat keadilan misal dalam penegakan hukum tidak pandang bulu, meoneter (ekonomi) semua kebijakan harus strategis yang melindungi masyarakat, penetuan hari besar keagamaan menjaadi kewaenangan pusat, hubungan pemuka dan para pemeluk agama harus terjalin baik.” Ungkapnya.

Disini pentingnya berpolitik mejaga norma dan aturan yang terpenting untuk mencegah pelanggaran. Satun, keramahan, jangan saling menjatuhkan dalam berpolitik menuju demokrasi lebih bermatabat.

** ( Di tulis oleh : Tasikun Pilu Triyana. Mahasiswa Universitas Panca Sakti Tegal. Semester lll. (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Ilmu Pemerintahan).