JAKARTA (iPOLICENews) – Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, telah mengungkap bahwa keputusannya untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 membutuhkan waktu lama karena menunggu jawaban PDIP terkait tantangan global yang dihadapi Indonesia. Budiman menyatakan bahwa sejak pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, dan Revolusi Teknologi, dirinya menanti respons PDIP terhadap pergeseran geopolitik dan geoekonomi.
Dalam diskusi Spirit Perjuangan Pilpres Sekali Putaran di Sekber Relawan Prabowo-Gibran, Budiman mengecam PDIP yang dinilainya gagal mengambil kesempatan sejarah. Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap melambatnya Indonesia dan menegaskan bahwa berhenti akan membuat negara kehilangan momentum.
“Partai yang saya ikuti 19 tahun, yang kampanyenya sudah saya ikuti sejak kelas 6 SD, PDIP, saya berharap tadinya partai saya akan menjawab pergeseran geopolitik, pergeseran geostrategi, pergeseran geoekonomi, toh ini juga akan melanjutkan, ternyata gagal mengambil kesempatan sejarah,” kata Budiman Sudjatmiko dalam diskusi Spirit Perjuangan Pilpres Sekali Putaran di Sekber Relawan Prabowo-Gibran, Palmerah, Jakarta Barat, pada Kamis, 4 Januari 2024.
Budiman, yang sebelumnya mendukung Prabowo pada Agustus 2023 dan diberhentikan oleh PDIP, mengungkapkan bahwa partainya tidak secara memadai melibatkannya dalam agenda reformasi. Meskipun pernah ditawari uang oleh kubu Ganjar-Mahfud, Budiman menolak motif dukungannya karena alasan finansial.
Sebagai Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman juga menyebut bahwa setelah bertemu dengan Prabowo pada Juli 2023, ia diberi tawaran untuk maju sebagai calon legislatif, namun ia menolaknya. Ia menegaskan bahwa dukungannya bukan karena motivasi finansial.
Budiman menegaskan bahwa pilihannya mendukung Prabowo-Gibran tidak dipandu oleh uang, pragmatisme, melainkan oleh agenda hilirasi dan transformasi Indonesia menjadi negara industri. Ia menunjukkan bahwa keputusannya bersifat ideologis dan strategis, bukan pragmatis, dan menekankan pentingnya memprioritaskan agenda keadilan dan kemajuan dalam perubahan prioritas bangsa setelah 25 tahun demokrasi.
