Sisa Anggaran Pilkada Demak Capai 8,7 Miliar, KPU Fokus Sosialisasi dan Perbaikan Data Pemilih

DEMAK (iPOLICENews) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak mencatat sisa anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp8,7 miliar dari total pengajuan dana sebesar Rp47,3 miliar. Hal ini disampaikan oleh Anggota KPU Demak Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Syariful Imaduddin, dalam evaluasi pasca pelaksanaan Pilkada baru-baru ini.

Menurutnya, anggaran tersebut tidak terserap maksimal karena berbagai faktor. Salah satunya, skema awal yang disusun untuk menghadapi empat pasangan calon ternyata hanya terealisasi dua calon. Selain itu, anggaran untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) juga tidak digunakan lantaran tidak ada pihak yang mengajukan sengketa hasil Pilkada di Demak.

“Total anggaran yang diajukan Rp47,3 miliar, yang digunakan selama Pilkada hanya Rp38,6 miliar. Sisa Rp8,7 miliar ini akan dikembalikan,” ungkap Ipung sapaan akrabnya, Rabu (30/4/2025).

Ia menambahkan, irisan tahapan antara Pemilu dan Pilkada turut berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Beberapa kegiatan tidak bisa dijalankan secara maksimal karena waktu pelaksanaannya berdekatan.

Dalam pertemuan evaluasi bersama Bupati Demak, KPU mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan Pilkada yang berlangsung aman dan lancar. Meski demikian, KPU menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya pemutakhiran data pemilih.

“Isu data pemilih selalu menjadi pembahasan penting. Penyegaran data akan terus kami lakukan dalam kegiatan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan. Pasalnya, daftar pemilih bisa berubah hanya dalam waktu sebulan,” jelasnya.

KPU juga akan fokus pada edukasi politik, terutama kepada pemilih pemula yang menjadi target penting dalam lima tahun ke depan. Ipung menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat agar memilih berdasarkan visi-misi serta rekam jejak calon, dan tidak apatis terhadap proses demokrasi.

“Memilih pemimpin perlu kesadaran dan usaha dari masyarakat. Datang ke TPS butuh effort. Kami tetap bekerja meski tahapan telah usai, karena membangun demokrasi tidak berhenti di hari pencoblosan,” tutupnya. (Ek/IPN)

Halaman ini telah dilihat: 35 kali
Mari berbagi:

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *