JAKARTA (iPOLICENews) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru-baru ini menuai kritik dari berbagai kalangan akibat maraknya insiden keracunan makanan diberbagai daerah di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pada Senin (29/9/2025), mengatakan jumlah tersebut masih sangat kecil dibanding total penerima manfaat dan program ini masih dalam tahap penyempurnaan.
Padahal beberapa kalangan menilai program “ambisius” makan gratis untuk anak-anak tersebut harus dihentikan sementara hingga standar keamanan pangan lebih terjamin, setelah muncul sekitar 6.000 kasus keracunan makanan sejak awal pelaksanaan.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Semarang Selasa 30 September 2023
Prabowo menegaskan, dari jutaan makanan yang disalurkan, tingkat kesalahan hanya sekitar 0,00017 persen. “Ya, ada kekurangan, ada keracunan. Tapi semua sudah dihitung, dan angkanya sangat kecil,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada penutupan Munas ke-VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Program Ambisius dengan Target 83 Juta Penerima
Program makan gratis ini diluncurkan sejak Januari 2025 dengan menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil. Hingga saat ini, sudah ada 30 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan jumlahnya meningkat menjadi 83 juta orang pada akhir tahun.
Selain menekan angka stunting, Prabowo menyebut program ini turut meningkatkan gizi anak, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang bagi petani dan nelayan lokal untuk memasarkan hasil panen dan tangkapannya.
Baca Juga: Air Tidak Mengalir Selama 3 Bulan Emak Emak Unjuk Rasa Datangi Kantor PDAM Brebes
“Belum pernah ada program sebesar ini di dunia. Brazil saja butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima,” kata Prabowo.
Langkah Perbaikan: Rapid Test dan Pengawasan CCTV
Setelah rapat kabinet akhir pekan lalu, Prabowo memerintahkan setiap dapur penyedia makanan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan, sterilisasi peralatan makan, penyaring air, dan CCTV yang terhubung langsung ke pemerintah pusat.
Badan Gizi Nasional sebelumnya melaporkan dari 9.000 dapur, sekitar 40 dapur ditutup karena tidak memenuhi standar.
Tantangan Anggaran Jumbo
Meski dinilai bermanfaat, program ini menuai kritik terkait keberlanjutan anggaran. Pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun (sekitar US$20 miliar) untuk tahun 2026, meningkat drastis dari proyeksi belanja Rp99 triliun di tahun 2025.
Baca Juga: Dampak Bendung Notog 2016 Tergerus Banjir Ratusan Hektar Sawah Kekeringan Di Kalinusu Brebes
Kontroversi Semakin Sensitif
Isu ini makin sensitif setelah istana sempat mencabut izin peliputan seorang jurnalis yang menanyakan langsung kepada Prabowo soal kasus keracunan makanan. Keputusan tersebut menuai sorotan dari kalangan pers mengenai kebebasan bertanya di ruang publik.
