Cegah Tindakan Korupsi, Ganjar Kumpulkan Bupati/Wali Kota Dan Ketua DPRD Se Jateng

SEMARANG (iPOLICENews) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertekad mencegah tindakan korupsi di kalangan pejabat. Oleh karenanya, Ganjar mengumpulkan bupati/wali kota, hingga ketua DPRD se-Jateng menggandeng KPK, untuk mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan tindakan korupsi.
“Kejadian yang hari ini masih ada. Ada saja yang ditangkap OTT. Itu enggak jauh-jauh, jual beli jabatan, minta-minta komisi, ngatur proyek, investasi, dipalak. Pokoknya nyebelinlah yang gitu-gitu,” kata Ganjar, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi dalam Upaya Mewujudkan Pemda yang Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Bebas Korupsi di Wilayah Pemprov Jateng, yang berlangsung di Grhadhika Bhakti Praja, Selasa (27/9/2022).
Menurutnya, Inspektorat, Mendagri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Tim Korpsugah dari KPK, akan membantu aktif mencegah korupsi yang ada di Jateng.
“Saya ceritakan secara terbuka, ini lagi banyak yang ramai. Kejadian di Blora pemotongan BLT karena orang melihat itu kecil sekali, tapi dari sisi kelakuan itu enggak benar,” terangnya.
Ganjar menceritakan juga kejadian akhir-akhir ini, yaitu OTT, yang bisa terjadi di manapun, seperti di Pemalang. Dia senang karena hari ini bupati, wali kota, pejabat provinsi, dan DPRD, semua ikut acara tersebut, agar bisa memperbaiki sistem, serta mencegah korupsi.
“Korupsi tidak cukup lip service (hanya di bibir). Buktinya, dikandani juga ngeyel, kemudian terjadi OTT di mana-mana,” tambahnya.
Dalam konteks inilah, pertemuan pagi itu, menurut Ganjar, menjadi penting agar DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten/kota, bisa berelasi dengan baik, khususnya dalam membangun mencegah korupsi.
Ganjar mencontohkan, ketika harus mengesahkan APBD jangan ada kolusi. Apa yang menjadi aspirasi rakyat, dimasukkan dalam sistem secara terbuka dengan baik. Mitigasi korupsi ada di situ.
Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron menilai, upaya Ganjar dalam mencegah korupsi merupakan bentuk komitmen dari tagline Mboten Korupsi Lan Mboten Ngapusi. Pihaknya berharap hal itu bisa terimplementasikan di wilayah Jateng.
“Tadi kan komitmennya (Ganjar) aja ngapusi aja korupsi (tidak bohong tidak korupsi) itu yang kami tagih. Kami harapkan terimplementasi, bahwa setiap kepala daerah tidak boleh korup, tidak boleh ngapusi,” kata Ghufron, seusai acara.
Ditambahkan, KPK hadir di Jateng dalam rangka pencegahan. Mereka mencegah dengan melakukan dua hal, yaitu perbaikan sistem tata kelola keuangan, dan layanan publik yang transparan, adil, akuntabel. Karena itu, visi dari tata kelola perlu diperbaiki. Selanjutnya, pencegahan tidak cukup tata kelola saja, tapi peningkatan integritas, yaitu komitmen menjadi pelayan rakyat.
“Dua hal ini mampu mengatasi mencegah korupsi. Kalau hanya mencegah sistem tapi komitmen tidak ada, maka mekanisme pencegahan hanya selesai atau bagus di administrasi, tapi tidak bagus di kenyataan,” pungkasnya. (PS/TIM)