CIREBON (iPOLICENrws) — Dinas Kesehatan menetapkan empat kecamatan di Kabupaten Cirebon sebagai wilayah Kejadian Luar Biasa (KLB) campak menyusul temuan puluhan kasus pada tahun 2026 ini. Keempat kecamatan tersebut adalah Mundu, Sumber, Greged, dan Ciwaringin.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni menyampaikan, secara umum Kabupaten Cirebon tidak berstatus KLB. Namun, lonjakan kasus yang terpusat di empat kecamatan membuat penetapan status KLB dilakukan secara terbatas.
Berdasarkan data Dinkes, total terdapat 119 kasus suspek campak di empat kecamatan tersebut. Dari jumlah itu, 23 kasus telah terkonfirmasi positif.
Rinciannya, Kecamatan Mundu mencatat 29 kasus suspek dengan dua kasus positif, Kecamatan Sumber 24 suspek dengan lima positif, Kecamatan Greged 33 suspek dengan tujuh positif, serta Kecamatan Ciwaringin 33 suspek dengan sembilan kasus positif.
“Sampai sekarang tidak dilaporkan adanya kematian akibat penyakit tersebut. Dinkes menilai kondisi masih dapat dikendalikan melalui intervensi cepat di lapangan,” kata Eni (29/4).
Untuk langkah penanggulangan, Dinkes telah melaksanakan program vaksinasi kejar atau catch-up campaign (CUC) yang ditujukan pada anak usia 9 bulan hingga 59 bulan. Program ini mencatat capaian hingga 95 persen.
Vaksin Campak Dewasa Dirilis, Prioritas Vaksinasi untuk Nakes
Selain itu, pemerintah daerah bersiap melaksanakan Outbreak Response Immunization (ORI) yang menyasar kelompok usia anak 9 bulan hingga 13 tahun.
Program ini tidak hanya difokuskan di wilayah KLB, tetapi juga akan diperluas ke tujuh kecamatan lain sebagai langkah pencegahan.
Menurut Eni, perluasan imunisasi dilakukan karena tingginya mobilitas penduduk antarwilayah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempercepat penyebaran virus campak dari daerah yang telah terdampak ke wilayah lain.
Di sisi lain, capaian imunisasi measles-rubella (MR) dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Cirebon rata-rata masih berada di bawah 80%. Angka ini dinilai belum cukup untuk membentuk kekebalan kelompok secara optimal, sehingga risiko penularan tetap terbuka.
“Mobilitas masyarakat cukup tinggi, sementara cakupan imunisasi belum ideal. Ini yang menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Dinkes juga mengintensifkan pemantauan kasus melalui fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit, guna memastikan deteksi dini dan penanganan cepat terhadap pasien dengan gejala campak.
(Tim-IPN/Biscom )
