JAKARTA (iPOLICENews) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai dugaan kecurangan dalam tahap pemilihan umum atau Pemilu 2024.
Dalam pidato tertulis yang diterima Tempo pada Senin sore, 13 November 2023, Mahfud menyatakan bahwa meskipun dugaan kecurangan bisa saja benar, namun juga bisa merupakan manipulasi informasi.
“Bila itu sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja itu dilakukan oleh aparat, tapi mungkin juga dilakukan oleh warga sipil biasa,” kata Mahfud dalam pidato tertulis, Senin sore, 13 November 2023.
Laporan yang diterima oleh Mahfud mencakup dugaan pemasangan baliho partai politik oleh pihak tertentu dan penurunan baliho partai politik tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Selain itu, ada laporan bahwa alat peraga sosialisasi calon presiden dan wakil presiden tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP, dan sejumlah oknum polisi melakukan intimidasi terhadap kantor partai politik.
Kejadian-kejadian tersebut, menurut Mahfud, terjadi di beberapa wilayah, termasuk Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Oleh karena itu, Mahfud mengajak agar Pemilu dilaksanakan dengan penuh kejujuran, mengikuti prinsip demokrasi yang berkeadaban.
Mahfud menegaskan pentingnya mencegah kecurigaan, tekanan terhadap kelompok tertentu, dan pemihakan kepada kelompok lain. Ia juga meminta aparat keamanan, TNI, Polisi, Aparatur Sipil Negara, dan birokrasi untuk menjaga netralitas. Demikian juga, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu diminta untuk menjaga netralitas guna memastikan Pemilu berlangsung sehat, damai, dan bermartabat.
“Tidak boleh ada kecurigaan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya,” kata pria 66 tahun itu.
Mahfud juga mengimbau masyarakat sipil yang terafiliasi dengan kontestan Pemilu untuk tetap tertib dan tidak menciptakan kegaduhan, termasuk dalam memproduksi berita dan informasi hoaks. Ia mengacu pada sikap tegas Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa Pemilu akan berlangsung secara netral.
“Sebagaimana pula Presiden Jokowi juga sudah berulangkali mengatakan sikapnya bahwa Pemilu akan berlangsung netral. Kita ikuti sikap tegas presiden ini,” kata dia.
