KENDAL (iPOLICENews) – Polres Kendal menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka penanganan unjuk rasa anarkis di Alun-alun Kabupaten Kendal, Rabu (29/4/2026).
Simulasi melibatkan personel gabungan dari kepolisian, TNI, serta unsur pemerintah daerah ini dihadiri Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar, perwakilan Kodim 0715/Kendal, Kejaksaan Negeri Kendal, serta jajaran organisasi perangkat daerah.
Peserta simulasi terdiri dari satuan Dalmas, tim Raimas, negosiator, tenaga kesehatan, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.
Dalam simulasi tersebut, diperagakan tahapan penanganan aksi unjuk rasa, mulai dari pendekatan persuasif oleh tim negosiator saat massa berkumpul, hingga penanganan eskalasi ketika situasi memanas dan terjadi tindakan anarkis seperti pengrusakan ataupun pembakaran.
Dalam simulasi , aparat akan mengamankan provokator, meredam massa, dan melakukan patroli gabungan pascakejadian untuk memastikan situasi agar kembali kondusif.
Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto Sianipar , menegaskan bahwa pendekatan humanis pada para peserta aksi May Day adalah prioritas utama dalam pengamanan.
“Kami tekankan bahwa siapa pun yang menyampaikan aspirasi bukan musuh, melainkan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu, pengamanan harus dilakukan secara profesional, humanis, dan sesuai prosedur,” tandas AKBP Henry.
Secara teknis, aparat diminta menyiapkan sarana pendukung seperti ambulans mobile, tenda medis, serta kendaraan taktis untuk mengantisipasi situasi darurat yang terjadi di lapangan.
Pengamanan juga melibatkan koordinasi dengan Satpol PP dan Damkar untuk menghadapi potensi gangguan yang mungkin muncul.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengapresiasi pelaksanaan simulasi tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menjaga situasi agar tetap kondusif.
“Peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Kabupaten Kendal, harus menjadi momentum bersama untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib, dengan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,” kata Dyah Kartika .
(Tim/IPN)
