MALANG (iPOLICENews) – Sejumlah atribut yang menginformasikan tentang partai politik dan politisi di pinggir jalanan Kota Malang ditertibkan oleh Tim Gabungan. Tim Gabungan tersebut terdiri atas Satpol PP, TNI/Polri, Dishub dan Bawaslu Kota Malang.
Mereka melakukan penindakan dengan mencopoti baliho- baliho tersebut. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat mengatakan bahwa baliho tersebut bermuatan kampanye untuk kepentingan politik pada momen Pilkada hingga Pilpres..
Hidayat menyebut, saat ini masih belum masuk jadwal tahapan kampanye. Berdasarkan Peraturan KPU No.15/2023, kampanye Pemilu dilaksanakan November 2023. Lantaran belum saatnya kampanye, kata Rahmat, penindakan alat peraga kampaye itu saat ini dilandasi oleh Perda Kota Malang No 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.
Baliho tak berizin itu banyak ditemukan di trotoar. Keberadaannya menutupi rambu lalin, dipaku di pohon, diikat di tiang listrik hingga baliho kadaluarsa di sudut sudut jalanan Kota Malang.
“Tadi banyak sekali baliho dengan ucapan ucapan Idul Fitri, Idul Adha. Itu juga langsung kami tertibkan. Semua yang melanggar Perda No 2 tahun 2022 langsung kami tertibkan,” tuturnya.
Setidaknya, kata Rahmat, Tim Gabungan ini menyisir 40 titik lokasi pemasangan baliho di penjuru Kota Malang. Baliho yang terindikasi menyalahi Perda tersebut langsung dieksekusi.
“Penertiban ini akan kami laksanakan terus sampai masa kampanye mutlak ditetapkan Bawaslu,” ujarnya.
Rahmat mengatakan bahwa pihaknya juga telah menyurati praktisi praktisi parpol di Kota Malang agar tertib dalam berpolitik. Beberapa diantara mereka mengaku tak mengerti soal pemasangan baliho itu. (HN/IPN)
