JAKARTA (iPOLICENews) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengonfirmasi penemuan cek Bank BCA senilai Rp 2 triliun selama penggeledahan rumah dinas eks Menteri Syahrul Yasin Limpo di Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada tanggal 28 September 2023.
Ali Fikri, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, mengonfirmasi temuan tersebut dan menyatakan bahwa cek tersebut menjadi salah satu barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim penyidik dalam operasi penggeledahan yang berkaitan dengan tiga kasus dugaan korupsi yang melibatkan Syahrul. Ali juga membenarkan bahwa cek Bank BCA itu atas nama Abdul Karim Daeng Tompo dan tertanggal 28 Agustus 2018.
“Iya kami membaca di sebuah majalah tentang hal tersebut dan setelah kami cek dan konfirmasi, diperoleh informasi memang benar ada barang bukti dimaksud,” kata Ali dalam pernyataannya pada Minggu, 15 Oktober 2023.
Meskipun demikian, KPK masih perlu memastikan validitas cek senilai Rp 2 triliun tersebut. Tim penyidik akan meminta konfirmasi dan klarifikasi dari berbagai pihak, termasuk saksi dan tersangka.
Selain itu, KPK juga akan mendalami apakah cek dengan nilai triliunan rupiah tersebut terkait dengan perkara dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Syahrul.
Syahrul Yasin Limpo baru saja ditunjuk sebagai Menteri Pertanian pada 23 Oktober 2019, setelah sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dalam periode 2008-2013 dan 2013-2018.
Penggeledahan rumah dinas Syahrul dilakukan oleh tim penyidik dua hari setelah KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Syahrul dan dua rekannya pada 26 September 2023. Dua rekan tersebut adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan) Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta.
Selama penggeledahan tersebut, KPK berhasil mengamankan uang sekitar Rp 30 miliar dalam bentuk mata uang dollar dan rupiah, 12 pucuk senjata api, serta dokumen pembelian beberapa aset.
Pada tanggal 12 Oktober 2023, Syahrul ditangkap oleh tim penyidik KPK. Dia dituduh memeras bawahan dan menerima gratifikasi di lingkungan Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, seperti merenovasi rumah, membayar cicilan kartu kredit, kendaraan mobil Alphard, pengobatan, dan perawatan wajah yang menghabiskan miliaran rupiah.
Uang hasil pemerasan tersebut diduga diperoleh oleh Kasdi dan Hatta dari pegawai negeri sipil (PNS) eselon I dan II di lingkungan Kementan, yang sebagian besar merupakan pejabat di tingkat Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Sekretaris di masing-masing eselon I.
Total uang yang diduga merupakan hasil korupsi yang dinikmati oleh Syahrul, Kasdi, dan Hatta adalah sekitar Rp 13,9 miliar.
Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Khusus untuk Syahrul Yasin Limpo, KPK juga menuduhnya melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (RS/IPN/KMP)
