JAKARTA (iPOLICENews) – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memaparkan 164 bukti dalam sidang praperadilan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sidang tersebut melibatkan pemohon, yaitu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Pada tanggal 8 November 2023, Ali menyampaikan, “Hari ini, tim biro hukum KPK telah mengajukan sebanyak 164 dokumen dan bukti elektronik kepada hakim praperadilan PN Jakarta Selatan,” melalui keterangan tertulisnya.
Ali menjelaskan bahwa seluruh bukti ini dipersembahkan dengan tujuan untuk mendukung argumen sebelumnya yang mengklaim bahwa penetapan tersangka Syahrul terkait dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah sesuai dengan mekanisme hukum dan telah memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup.
“Tim KPK juga akan memperkuat argumen ini dengan menghadirkan saksi ahli dalam persidangan yang akan berlangsung pada tanggal 9 November. Kami akan terus memberikan informasi terkini terkait perkembangan ini,” tambahnya.
Proses sidang praperadilan yang diajukan oleh Syahrul akan memasuki tahap keterangan ahli sebelum sidang putusan yang dijadwalkan pada Selasa, 14 November 2023.
Sebelumnya, Pengacara Syahrul, Dodi Abdulkadir, berharap bahwa majelis hakim akan mengabulkan gugatan dari kliennya. Ia mengajukan permohonan agar hakim membatalkan penetapan status tersangka terhadap politikus Partai NasDem tersebut.
Dodi Abdulkadir menyatakan, “Kami meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Pemohon (SYL) adalah tidak sah dan batal demi hukum.” Permohonan ini dilontarkan dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin, 6 November 2023.
Pengacara juga meminta hakim untuk menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprind.Dik/121/DIK.00/01/09/2023 tanggal 26 September 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprind.Dik/122/DIK.00/01/09/2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh KPK adalah tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, status tersangka yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan tersebut juga dianggap tidak sah dan batal demi hukum.
Kasus Syahrul Yasin Limpo melibatkan dugaan pemerasan dalam jabatannya. Ia diduga meminta sejumlah uang dari bawahannya dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Syahrul diduga menerima sejumlah uang sebesar Rp 23 miliar setiap tahun dari para bawahannya, yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi.
Belakangan, Syahrul Yasin Limpo juga melaporkan Ketua KPK, Firli Bahuri, terkait dugaan pemerasan. Saat ini, kasus tersebut sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. (RS/IPN)
