JAKARTA (iPOLICENews) – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi telah memilih hakim konstitusi Suhartoyo sebagai Ketua baru, menggantikan Anwar Usman. Pengumuman pemilihan Suhartoyo tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MK, Saldi Isra, setelah rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang berlangsung pada Kamis, 9 November 2023.
Saldi Isra didampingi oleh delapan hakim lainnya saat mengumumkan Suhartoyo sebagai Ketua MK yang baru. “Yang disepakati dari hasil kami tadi, untuk menjadi Ketua MK ke depan adalah Yang Mulia Bapak Doktor Suhartoyo,” ujar Saldi Isra dalam konferensi pers di Ruang Sidang MK pada Kamis, 9 November 2023. Sementara itu, posisi Wakil Ketua MK tetap dipegang oleh Saldi Isra yang kembali terpilih.
Saldi Isra mengungkapkan bahwa pemilihan tersebut merupakan hasil musyawarah antara para hakim konstitusi. Dalam rapat tersebut, muncul dua nama calon ketua MK, yaitu Suhartoyo dan Saldi Isra. Keduanya kemudian menyepakati agar Suhartoyo menjadi ketua dan Saldi menjadi wakil.
Pantauan Tempo, seluruh hakim konstitusi hadir dalam rapat pemilihan ketua tersebut. Mereka adalah Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan Sitompul, Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Guntur Hamzah, dan Daniel Yusmic.
Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. Atas pelanggaran berat tersebut, MKMK memberikan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK.
“Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan di Gedung I MK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.
MKMK memerintahkan Wakil Ketua MK untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan baru dalam 2×24 jam. Meskipun ada dissenting opinion yang disampaikan oleh Bintan R. Saragih terkait sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK, MKMK menyatakan bahwa mereka tidak berwenang untuk mengubah putusan MK tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, karena MKMK hanya berwenang mengadili pelanggaran etik.
“Tidak terdapat kewenangan MKMK untuk melakukan penilaian hukum terhadap Putusan MK, terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan,” kata Wahiduddin Adams saat membacakan putusan MKMK di Gedung I MK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.
