Pemkab Demak Resmikan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 2026

DEMAK (iPOLICENews) – Pemerintah Kabupaten Demak secara resmi membuka kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Ghradika Bina Praja, Rabu pagi (29/4) Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam yang terjadi.

Agus Sukiyono, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak, menyampaikan bahwa program Destana merupakan suatu program unggulan dalam penanggulangan bencana dan BPBD menargetkan pembentukannya di 11 desa yang ada di 5 kecamatan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto mengatakan bahwa pembentukan Destana sangat penting dalam mengubah pola penanggulangan bencana dari reaktif menjadi antisipatif dan terencana.

Ia juga menyebut Demak memiliki resiko tinggi terhadap bencana banjir, rob, dan kekeringan yang terjadi secara berkala, oleh karena itu penguatan kemampuan masyarakat desa menjadi kunci utama dalam menghadapi risiko tersebut.

“Melalui Destana, setiap desa diharapkan mampu mengenali potensi risiko, memiliki kesiapsiagaan yang baik, serta mampu pulih dengan cepat pascabencana”, ujar Akhmad.

Bupati Demak, dr. Hj. Eisti’anah, dalam sambutannya menekankan pentingnya kemandirian desa dalam menghadapi bencana. Sampai saat ini telah terbentuk 53 Desa Tangguh Bencana, dan pemerintah Kabupaten Demak menargetkan sampai tahun 2030 meningkat menjadi 127 desa.

Eisti’anah juga menyoroti peristiwa tanggul jebol pada tahun 2024 sebagai pembelajaran penting untuk memperkuat sistem mitigasi berbasis masyarakat.

Selain itu, pemerintah pusat juga tengah melakukan normalisasi Sungai Wulan di wilayah hilir yang meliputi Kecamatan Bonang, Wedung, dan sebagian Karanganyar sebagai upaya pengurangan risiko bencana banjir di wilayah Demak.

Selanjutnya Bupati menginstruksikan pemerintah desa untuk menyusun perencanaan penanggulangan bencana secara sistematis dan berkelanjutan dan Ia juga mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan ataupun simulasi.

“Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat agar penanganan bencana dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan”, tegasnya.

(Ari / IPN)

Halaman ini telah dilihat: 11 kali
Mari berbagi:

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *