SEMARANG (iPOLICENews) – Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang melindungi, membekingi, maupun terlibat dalam praktik perjudian dan peredaran narkotika. Pelanggar akan ditindak tegas hingga sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Penegasan itu disampaikan Kapolda saat apel pagi perdana di lingkungan Polda Jawa Tengah, Senin (12/10/2026).
Kapolda meminta seluruh personel memahami dan mengimplementasikan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” melalui tindakan nyata, khususnya memberantas kejahatan yang meresahkan dan menjaga integritas.
“Saya minta kepada seluruh anggota Reserse, tidak ada lagi yang menerima apa pun dari praktik perjudian, apalagi narkoba. Penanganan kasus narkoba tidak boleh transaksional,” tegas Kapolda.
Ia mengingatkan proses penanganan perkara tidak boleh dijadikan sarana mencari keuntungan, menakut-nakuti masyarakat, ataupun meminta imbalan. Penanganan perkara harus profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
Kapolda menegaskan kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun jika setiap anggota bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Selain judi dan narkoba, Kapolda juga memerintahkan jajaran menindak tegas kejahatan jalanan, curanmor, perampokan, begal, dan tawuran dengan senjata tajam.
“Agar dipahami tiga direktif saya dalam pelaksanaan tugas, yang pertama bertindak tegas terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat, kedua memberikan pelayanan humanis kepada kelompok rentan, ketiga merespons dengan cepat setiap laporan dan pengaduan masyarakat,” ungkapnya.
“Polisi Bersama Masyarakat bukan sekadar jargon. Rekan-rekan harus memahami dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas,” tegasnya.
Sebagai komitmen pelayanan responsif, Kapolda menginstruksikan optimalisasi pelayanan jemput bola melalui SPKT dan Call Center 110. Petugas diminta segera mendatangi TKP tanpa menunggu korban datang ke kantor polisi.
Sementara itu Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto menegaskan arahan Kapolda menjadi komitmen bersama untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan publik. Penegakan hukum harus profesional dan tidak disalahgunakan untuk melindungi aktivitas ilegal.( ALEX/IPN ).
