SEMARANG (iPOLICENews) – Komisi III DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam penegakan hukum, termasuk komitmen tidak memberi toleransi terhadap anggota yang membekingi tindak pidana. Apresiasi disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Selasa (13/10/2026).
Kunjungan untuk mengevaluasi penegakan hukum terpadu di Jateng sekaligus mendorong profesionalisme dan pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Tim dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro, S.H., disambut Kapolda beserta PJU Polda Jateng, perwakilan Kejati Jateng, dan BNNP Jateng.
Dalam paparannya, Kapolda menjelaskan kebijakan Kapolri melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat dijabarkan dalam tiga prioritas utama.
“Yang pertama, kita harus tegas terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat, seperti curat, curas, curanmor, pembunuhan, dan tawuran. Yang kedua, kita harus cepat merespons permintaan bantuan masyarakat melalui layanan 110 dan SPKT. Kemudian yang ketiga, kita harus memberikan pelayanan yang humanis, khususnya kepada kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan anak, masyarakat kurang mampu, serta para korban kejahatan,” ujar Kapolda.
Kapolda juga memaparkan situasi kamtibmas, penanganan perkara, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan pengawasan. Polda Jateng menyiapkan terobosan jemput bola untuk mempermudah laporan tindak pidana, khususnya kejahatan jalanan, dengan petugas datang langsung ke TKP untuk pengecekan awal dan membantu proses pelaporan sesuai ketentuan.
Menanggapi paparan tersebut, Komisi III DPR RI mengapresiasi sinergi Polda Jateng, Kejati, dan BNNP Jateng. Wakil Ketua Komisi III Dede Indra Permana Soediro mengapresiasi ketegasan Kapolda yang tidak memberi toleransi anggota membekingi narkotika dan perjudian. Sikap tersebut dinilai penting menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Komisi III juga menekankan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, termasuk penerapan restorative justice pada perkara yang memenuhi ketentuan dengan tetap memperhatikan hak pihak terlibat.
Perhatian khusus diberikan pada perkara yang menjadi atensi publik, yakni peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di sekolah, dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi III mendorong penanganan profesional dan proporsional tanpa menunggu viral.
Kapolda menyatakan, komitmen Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas, tetapi juga memperhatikan perasaan, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
“Kami percaya bahwa kehadiran Bapak-bapak dari Komisi III ini sangat mendukung, kemudian sangat memberikan masukan yang besar untuk kami, untuk kemajuan ke depan, khususnya dalam menjalankan apa yang menjadi keinginan Bapak Kapolri dalam jargonnya, ‘Polisi Bersama Masyarakat’,” ujar Kapolda.
Ia menegaskan, jajaran Polda Jateng akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki setiap kekurangan dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kehadiran polisi yang responsif, profesional, dan mampu memberikan bantuan sesuai kebutuhan warga.
“Kami sudah berkomitmen bahwa kami tidak akan menyakiti hati masyarakat melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kalaupun masih ada kekurangan dan sebagainya, kami percaya bahwa kami sebagai manusia biasa, tapi kami berusaha untuk memperbaiki itu semua,” tegas Kapolda Jateng.
Kapolda menambahkan, dirinya bersama seluruh Kapolres dan jajaran Polda Jateng akan bersungguh-sungguh menerapkan kebijakan Polisi Bersama Masyarakat sesuai arahan Kapolri dan harapan masyarakat. Komitmen tersebut menjadi penegasan bahwa pembenahan pelayanan kepolisian akan terus dilakukan agar Polri semakin profesional, humanis, dan responsif dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Jawa Tengah.( ALEX/IPN )
