Kudus (iPOLICENews) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membongkar alasan di balik penggeledahan dua lokasi vital di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tim penyidik menggeledah kantor pusat PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus.
Operasi senyap tersebut digelar pada Rabu (28/10/2026) sejak pukul 08.00 WIB dengan pengawalan ketat aparat Polres Kudus. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penggeledahan masih berlangsung hingga Rabu malam.
Menurut Budi, penggeledahan ini bukan perkara baru, melainkan pengembangan dari kasus besar di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Februari 2026 lalu. KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada Oktober 2026 untuk pengembangan tersebut.
“Yang pasti dugaan awal dari penyidikan perkara ini berkaitan dengan penerimaan negara berkaitan dengan cukai di PT Djarum,” ujar Budi (28/10/2026).
Bidik Dugaan Kickback Pita Cukai
Fokus utama KPK dalam sprindik baru ini adalah mengusut dugaan penyimpangan penerimaan negara dari sektor cukai rokok periode 2016-2025.
Penyidik mendalami adanya dugaan kickback atau aliran uang dari pihak perusahaan kepada oknum pejabat Bea Cukai terkait pengurusan pita cukai rokok. Pita cukai adalah penanda lunas cukai yang wajib ditempel di setiap bungkus rokok yang beredar.
“Semuanya masih didalami. Apakah ada kickback ataupun dugaan pemberian yang dilakukan oleh PT Djarum kepada oknum-oknum di Bea dan Cukai berkaitan dengan pita cukai yang digunakan untuk ditempel di setiap bungkus rokok, atau ada modus-modus lainnya,” jelas Budi.
Ia menjelaskan, perkara pokok Bea Cukai sebelumnya memiliki dua klaster. Klaster pertama terkait dugaan suap importasi barang, sedangkan klaster kedua terkait dugaan gratifikasi atau penerimaan lain di bidang kepabeanan dan cukai. Pengembangan di Kudus masuk dalam klaster kedua.
Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik
Di lapangan, penyidik menyisir Gedung Troso dan Gedung Colo yang menjadi pusat layanan KPPBC Kudus. Sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik telah diamankan.
“Beberapa yang diamankan di antaranya dokumen dan juga barang bukti elektronik. Proses penggeledahan saat ini masih berlangsung,” kata Budi.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih menggunakan sprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka baru dalam kasus pengembangan ini. PT Djarum sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait penggeledahan tersebut.
Sebelumnya, kasus Bea Cukai ini telah menjerat 8 tersangka, termasuk pemilik Blueray Cargo dan sejumlah pejabat Bea Cukai.
( Totok/IPN )
