Demak (iPOLICENews) – Pemerintah Kabupaten Demak menegaskan, tanah di bantaran dan sempadan sungai bukan tanah pribadi. Pemilik bangunan yang berdiri di atasnya diminta bersiap untuk ditertibkan demi mengembalikan fungsi sungai dan mencegah banjir.
Penegasan itu disampaikan seiring penertiban 67 bangunan liar di sempadan sungai Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Rabu (4/11/2026). Penertiban dilakukan Satpol PP Demak bersama instansi terkait mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.
Plt Kasatpol PP Demak, Agus Sukiyono, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan sempadan sungai sekaligus mendukung pembenahan sistem pengairan.
“Penertiban bangunan liar di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, ini dalam rangka mendukung normalisasi dan rehabilitasi saluran air di Desa Jogoloyo,” kata Agus Sukiyono (Rabu, 4/11/2026).
Lokasi penertiban berada di sekitar traffic light Jogoloyo ke arah selatan, tepatnya di depan Balai Desa Jogoloyo hingga kawasan sempadan sungai. Sebanyak 67 bangunan ditertibkan agar pengerukan saluran bisa dilakukan tanpa terhalang bangunan.
Penertiban mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
Secara hukum, tanah bantaran sungai termasuk kawasan yang dikuasai negara dan tidak dapat dimiliki perorangan. Hal itu diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyatakan sumber daya air tidak dapat dimiliki perorangan atau badan usaha.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai juga menegaskan, bangunan yang berada di sempadan sungai dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
Artinya, meskipun bangunan sudah berdiri puluhan tahun, bahkan ada yang mengantongi dokumen Letter C atau jual beli, tanahnya tetap tidak berubah menjadi hak milik pribadi jika berada di ruang sungai.
Prinsip yang sama dipakai Pemkab Demak di normalisasi Sungai Tuntang Lama, Bonang. Dari sekitar 250 bangunan yang masuk lokasi normalisasi, tercatat 20 bangunan memiliki sertifikat. Sertifikat itu sudah diverifikasi Kantor Pertanahan dan dinyatakan legal sehingga tidak dibongkar, kecuali jika melebihi batas sertifikat.
Sementara bangunan dengan Letter C masih menunggu keputusan pemerintah desa selaku penerbit dokumen tersebut.
“Hasilnya, semua terverifikasi legal sehingga tidak dilakukan pembongkaran, kecuali apabila melebihi batas sertifikat,” kata Naning Prih Hatiningrum (Selasa, 29/9/2026).
Di kawasan Makam Pahlawan, Karangmlati, Dinputaru Demak sebelumnya sudah menerbitkan surat teguran pertama tertanggal 8 Oktober 2026 dengan nomor 000.1.10/1499 kepada pemilik bangunan yang didata berada di ruang sungai.
Dalam surat itu, pemilik diminta membongkar bangunannya secara mandiri tanpa merusak tanggul sungai maupun fasilitas lainnya, serta tidak mendirikan kembali bangunan di lokasi yang telah ditertibkan.
Langkah itu mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, serta Perda dan Perbup terkait irigasi dan bangunan gedung.
Sejumlah pemilik di sepanjang Jalan Pahlawan sudah mulai membersihkan hingga membongkar bangunannya secara mandiri menyusul rencana normalisasi sungai di kawasan tersebut.
(EB/IPN)
