SEMARANG ( iiPOLICENews ) – Sebulan penuh operasi, Polda Jawa Tengah dan jajaran berhasil membongkar puluhan kasus penyalahgunaan barang bersubsidi dan pertambangan ilegal di Jawa Tengah.
Total ada 59 perkara yang diungkap dalam periode 14 Oktober sampai 13 November 2026, dengan 79 orang ditetapkan sebagai tersangka. Nilai potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan ditaksir mencapai Rp50.078.766.928 atau sekitar Rp50,07 miliar.
Capaian itu dipaparkan Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Semarang, Jumat (13/11/2026).
“Kami tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tapi juga mengawal agar subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” tegas Kapolda.
Dari 59 perkara tersebut, kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jadi yang terbanyak.
Polisi menangani 46 perkara dengan 61 tersangka. Barang bukti yang diamankan berupa 67 unit kendaraan roda empat dan roda enam, serta 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.
Kapolda mengungkap, para pelaku menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan BBM bersubsidi dalam jumlah besar.
Salah satunya dengan membeli secara berulang di sejumlah SPBU, kemudian menampungnya di tempat penampungan dan menjualnya kembali dengan harga non-subsidi.
Ada juga pelaku yang memodifikasi tangki kendaraan agar mampu menampung BBM jauh lebih banyak dari kapasitas normalnya.
Modus lainnya lebih licik. Pelaku menggunakan QR code dan nomor polisi kendaraan berbeda untuk menghindari pembatasan pembelian BBM bersubsidi di SPBU.
Bahkan, sebagian pelaku menyedot BBM dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken, drum, maupun tempat penampungan khusus.
“Ini yang kami tertibkan. BBM subsidi itu jatahnya masyarakat kecil, bukan untuk ditimbun lalu dijual lagi,” kata Irjen Pol Roy Hardi Siahaan.
Dari sisi pengawasan distribusi energi, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Gustiar Widodo, menyatakan dukungannya terhadap langkah kepolisian.
Pertamina, kata dia, terus memantau transaksi pembelian BBM bersubsidi di SPBU.
Setiap transaksi tercatat berdasarkan nomor polisi kendaraan sehingga pola pembelian yang tidak wajar dapat ditelusuri.
Ia menjelaskan, salah satu modus yang ditemukan adalah penggunaan QR code dan nomor polisi yang berubah-ubah.
Pelaku juga berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya untuk melakukan pembelian berulang.
Untuk LPG bersubsidi, penyidik membongkar 6 perkara dengan 10 tersangka.
Dari pengungkapan itu diamankan 1.163 tabung LPG berbagai ukuran beserta sejumlah kendaraan.
Modusnya dengan memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram hingga 50 kilogram menggunakan peralatan yang telah dimodifikasi.
Hasil pemindahan itu kemudian dipasarkan kembali sebagai LPG nonsubsidi untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga.
Sementara untuk pertambangan ilegal, polisi mengungkap 7 perkara dengan 8 tersangka di wilayah Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal.
Petugas mengamankan 14 dump truck dan 10 alat berat. Aktivitas yang dilakukan antara lain menambang tanah uruk, pasir, batu, dan batu belah tanpa izin yang sah.
Polisi juga menemukan kegiatan penambangan yang tetap berjalan meskipun izin operasi produksinya telah berakhir.
Untuk menghindari pengawasan, sejumlah aktivitas penambangan diduga dilakukan pada malam hari dengan menggunakan alat berat. Pada siang hari, pekerjaan dilanjutkan secara manual.
Kapolda menegaskan, penindakan tidak hanya menyasar orang-orang yang menjalankan aktivitas ilegal di lapangan.
Apabila hasil penyelidikan menemukan BBM atau LPG bersubsidi digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri melalui jalur penyalahgunaan, perusahaan yang terlibat juga akan dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegas Roy.
Dari sisi penegakan hukum, tersangka penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Sementara itu, perkara pertambangan tanpa izin dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
Polda Jateng juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi penimbunan, pengangkutan, maupun pengoplosan BBM dan LPG bersubsidi. Begitu pula dengan aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin.
( Juni S/IPN )
