Demak (iPOLICENews) -Capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Karangtengah terus menunjukkan tren positif. Hingga pertengahan November 2026, realisasi pembayaran di wilayah tersebut sudah mencapai 91,21 persen.
Capaian itu terungkap dalam kegiatan Evaluasi Capaian PBB-P2 dan Program Sengkuyung Kecamatan Karangtengah yang digelar pada Kamis (19/11/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto, meminta pemerintah desa yang capaiannya masih rendah untuk segera mempercepat penagihan. Terutama desa yang realisasinya masih berada di bawah 50 persen, agar tunggakan bisa dituntaskan sebelum akhir tahun.
Berdasarkan data per 18 November 2026, dua desa sudah berhasil melunasi 100 persen, yakni Desa Pidodo dan Desa Wonoagung. Sebaliknya, Desa Wonowoso baru mencapai 41,74 persen dan Desa Kedunguter 40,02 persen, sehingga keduanya diminta mengintensifkan upaya penagihan.
“Desa yang sudah lunas patut diapresiasi, yang masih rendah harus segera dikejar,” ujar Akhmad Sugiharto dalam kegiatan tersebut.
Sekda juga mendorong desa mengoptimalkan penagihan dengan memanfaatkan layanan digital MONALISA. Masyarakat kini bisa membayar melalui berbagai kanal, mulai dari perbankan, gerai ritel, hingga dompet digital, sehingga tidak ada lagi alasan kesulitan membayar.
Ia menegaskan, pajak yang dibayarkan warga akan kembali dirasakan dalam bentuk pembangunan. Di antaranya untuk pembangunan infrastruktur, normalisasi saluran, penerangan jalan umum (PJU), renovasi sekolah, hingga dukungan pembiayaan BPJS Kesehatan.
Selain evaluasi PBB-P2, Sekda juga menyoroti percepatan Program Sengkuyung melalui pendataan kendaraan bermotor. Dari potensi sekitar 3.200 kendaraan di Kecamatan Karangtengah, baru 48 kendaraan yang berhasil didata. Seluruh pemerintah desa diminta aktif memperbarui data, agar penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bisa lebih optimal.
Sementara itu, Camat Karangtengah, Maftukhah Kurniawati, mengapresiasi perusahaan yang telah menunaikan kewajiban pajak tepat waktu. Dalam kesempatan tersebut, diserahkan 10 penghargaan kepada perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap pendapatan daerah.
Melalui evaluasi ini, sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan semakin kuat. Dengan begitu, pelunasan PBB-P2 dapat segera dituntaskan dan pendapatan asli daerah semakin optimal.
( EB/IPN )







