Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Fajar Subhi A.K Arif

Bawaslu Jateng Siapkan Skema Pengawasan dan Sengketa Pemilu 2024

SEMARANG (iPOLICENews) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menyiapkan skema  pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.

Persiapan ini membutuhkan dukungan dari masyarakat luas, terutama pemuda. Hal itu sesuai dengan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga peradilan Pemilu.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Fajar Subhi A.K Arif mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan, pencegahan,  penanganan pelanggaran Pemilu, serta penyelesaian sengketa melalui program Bawaslu yang kembali digerakkan.

Di sisi lain, program itu menyusul tahapan yang akan segera terselenggara dengan acuan dari draf komisi pemilihan umum (KPU) terkait penyelenggaran Pemilu tahun 2022, yakni waktu verifikasi faktual partai politik.  Maka, Bawaslu menyiapkan pengawasan kegiatan terdekat termasuk potensi pelanggarannya.

“Prinsip penyelenggara pemilu sama dengan system pemilu , jadi kami ada fase persiapan, fase pelaksanaan, fase nanti evaluasi dan persiapan lagi. Pasca pemilu kami tidak berhenti ya. Jadi begitu pemilu selesai, langsung evaluasi, menuju persiapan ke pemilu berikutnya,” terangnya, Jumat (04/2/22).

Fajar melanjutkan, pentingnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi fokus Bawaslu Provinsi Jateng. Salah satunya terkait pembahasan regulasi, baik aturan lama maupun baru.

“Misalnya, simulasi penyelesaian sengketa dan simulasi persidangan pelanggaran administrasi. Nah itu sudah kita mulai. Termasuk dengan narasumber internal, maupun mengundang narasumber dari luar lembaga,” ucapnya.

Bukan hanya SDM saja, lanjutnya, saat tahapan Pemilu mulai berjalan yang akan dilakukan pengawasan secara langsung dan tidak oleh pihaknya, yaitu menyiapkan personil berkompeten menangani pelanggaran administrasi, pidana, kode etik, dan penyelesaian sengketa.

“Ini mulai kami gerakkan semua. Pencegahan jalan terus, termasuk SKPP (Sekolah Kader Pengawsan Partisipatif). Kami membangun jaringan pengawas partisipatif,” ujarnya.

Fajar yakin penyelenggaran Pemilu 2024, pengawasanya terus meningkat karena sesuai dengan penyelenggaraan SKPP untuk mencetak kader pengawasan di setiap daerah.

“Melihat kemarin SKPP Dasar, Menengah sampai Lanjut. Temen-teman yang terlibat ini kan, punya kelebihan daripada generasi sebelumnya,” ungkapnya.

Sebab, ia menilai anak muda zaman sekarang sudah menguasai teknologi mampu bercakap dengan banyak orang. Meski begitu, substansi dan konten masih perlu diarahkan.

“kelebihanya kan, melek informasi dan mampu mengartikulasikannya dengan baik. Artinya, satu anak muda sekarang sama dengan 100 anak muda jaman dulu. Harapanya penyebarluasan informasi bisa lebih massif,” paparnya. (DK)

Baca Juga : Selama Januari, ETLE Catat 90 Ribu Pelanggaran

Halaman ini telah dilihat: 49 kali
Mari berbagi:

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *