SEMARANG (iPOLICENews) – Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jateng & DIY, Chandra Budiwan menilai kurang maksimalnya kesadaran ODOL tidak melulu disebabkan oleh Pengusaha Truk.
Menurutnya, jika dintarik dari akar masalahnya dia menganggap ada dua subjek (pelaku perjanjian) dalam perjanjian angkutan yang dilakukan. Dimana ia menilai permasalahannya bukan dari Penyedia jasa saja, dalam hal ini Perusahaan angkutan barang. Semua itu diatur dalam Permenhub No.60 Tahun 2019 dalam pasal 80-81 yang menurutnya masih terkesan tebang pilih dalam penerapannya.
“Dalam hukum Perjanjian angkutan subjeknya itu ada dua, pengangkut dengan pemilik barang atau pengguna jasa,” katanya.
Daham hukum dagang terdapat perjanjian hukum privat dimana dimungkinkan terjadinya transaksi. Dalam hal ini, kesepakatan antara penyedia jasa (perusahaan angkutan) dengan Pemilik barang utnuk melakukan perjanjian pengangkutan barang.
“Dalam Hukum Perjanjian ini tentu sebagai pemilik barang atau pengguna jasa itu akan mencari harga yang paling minim. Disitu akan terdapat persaingan usaha tidak sehat. Ketika mencari harga terendah pengangkut yang menerima harga itu, untuk menutup biaya dan laba mereka akan menaikkan daya angkutnya sehingga menjadi overload,” ungkapnya saat di temui di sela acara Vaksinasi di Panti Mandala Gereja Admodirono, Kota Semarang, Jumat (25/02/22).
Ia juga mengakui jika pemerintah memang sudah sedikit menghambat persaingan yang tidak sehat dengan permenhub no. 60 tahun 2019. Dimana jika melanggar maka penyedia jasa (perusahaan angkutan barang) akan dikenai sanksi adminitrasi. Namun, Ia masih menyayangkan jika penerapan atau sanksinya hanya dilakukan pada pengusaha angkutan barang saja.
“Dalam permenhub nomor 60 tahun 2019 di pasal 80 dan 81 dimana disebutkan di situ intinya bawa pengangkut ini akan dikenakan sanksi administrasi negara, tetapi kita melihat bahwa pelaku odol ini kan ada dua subjek. Penyedia jasa atau Perusahaan angkutan dan pemilik barang. Dalam hal ini pemilik baranh atau penyewa jasa tidak dikenakan sanksi administrasi, sehingga saya melihat dalam hal ini perintah masih tebang pilih. Jadi PP tersebut tidak mencerminkan keadilan apabila berkeadilan tentu menjerat dua pelaku odol tersebut, itu pendapat saya” ungkapnya.
Menurutnya Zero ODOL bisa terwujud jika kedua subyek (pelaku dalam perjanjian) diikat dengan regulasi. Tetapi zero ODOL yang di inginkan seperti apa dia mengatakan itu sudah ranah dalam pemerintah. Karena penerapan jumlah muatan angkutan penentunya ada di pemerintah sebagai regulator.
Terkait dengan regulasi muatan, Chandra berasumsi jika pemerintah belum berani menentukannya. Karena akan berdampak pada kenaikan harga barang dipasaran.
“Jika pemerintah berani menerapkan jumlah muatan (tonase), solusi saya jika dia mau menerapkan itu barang-barang atau komuditi termasuk sembako bisa dikecualikan itu pendapat saya,” ujarnya.
Baca Juga : Aptrindo Jateng & DIY bersama Polrestabes Semarang Gelar Vaksin Booster
Disinggung soal penetapan harga, Chandra mengatakan itu tidak bisa dilakukan. Karena, regulasi tersebut sudah ada di KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), selain itu penetapan tarif angkutan barang juga diatur dalam PP No 74 tahun 2014 Pasal 106 yang menyatakan jika penarifan angkutan barang berdasarkan kesepakatan antara penguna jasa dan perusahaan angkutan barang.
“penetapan tidak boleh tapi kalau pedoman itu boleh tetapi sifatnya adalah volunteer bukan suatu mandatory atau kewajiban.” Pungkasnya. (Nn)
