SEMARANG (iPOLINews) – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah meninjau ulang rencana penghentian tenaga honorer pada tahun 2023.
Terkait dengan hal itu, Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh akan menemui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Hal tersebut disampaikan Saleh usai menemui puluhan pegawai yang tergabung dalam Persatuan Non-ASN Daerah Jawa Tengah di Ruang Rapat Komisi A DPRD Jateng.
Ia mengungkapkan tujuan kedatangan pegawai dari perwakilan kabupaten/kota se-Jateng itu ingin menanyakan kejelasan nasib yang mereka.
“Kita tahu bersama bahwa berdasarkan PP, pemerintah merencanakan untuk tenaga honorer disetop pada tahun 2023, nah kami dari Komisi A beberapa bulan lalu telah menanyakan hal ini kepada pemerintah dan pada rapat dengan BKD,” katanya.
Komisi A DPRD Jateng, lanjut dia, akan menemui MenPAN-RB dan Mendagri agar rencana ini bisa ditinjau ulang.
“Pertama adalah kebijakan ini disetop dulu sampai 28 November 2022, sambil nanti perpanjang kita cari solusinya seperti apa,” ujar politikus Partai Golkar itu.
Saleh berupaya teman-teman non-ASN ini bisa mendapat solusi terbaik dari pemerintah. (PS)
