DEMAK (iPOLICENews) – Konflik Pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Demak tak kunjung usai. Gugatan Judicial Review (JR) dengan nomor perkara 1P/Hum/2022/PN.Dmk terhadap Perbub No 11 Tahun 2022 yang dijadikan dasar oleh Pemkab Demak dalam penyelenggaraan Pilperades juga belum diputus oleh Mahkamah Agung.
Sementara itu gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Demak terhadap 14 Sekdes PNS masih dalam tahap banding administrasi.
Sebelumnya, terjadi aksi masyarakat menolak terhadap Pengisian Perangkat Desa di 14 Desa yang akan melakukan Pilperades (pengisian perangkat desa).
Muhammad Farid Aminudin salah satu Kuasa Hukum dari Law Office Karman Sastro & Partner mengungkapkan, tadinya klien kita menilai Bupati Demak menghormati Proses Hukum Gugatan JR dengan persiapan 2 (dua) Gugatan TUN atas Mutasi 14 Sekdes. Karena kita menganggap Pemda Demak melalui Sekda Demak telah mengeluarkan Surat Edaran No 141/072 tertanggal 8 Juli 2022 yang menunda pelaksanaan Pilperades sampai dengan pelaksanaan Pilkades secara serentak.
“Padahal aksi dan audiensi dengan Ketua DPRD Demak, komitmen bersama DPRD, Dinpermades, Bagian Hukum dan Inspektorat sepakat menunda pemilihan perangkat desa,” terangnya.
Farid sapaan akrabnya melanjutkan, saat ini komitmen ini justru kontraproduktif, kenapa?, karena Dinperades melalui Surat No 141/369 justru memberikan Rekomendasi kepada 4 (empat) Perguruan Tinggi yaitu UNTAG Semarang, APMD Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta dan UPS Tegal sebagai penyelenggara ujian pilperades,” jelasnya.
“Kita sudah datangi langsung serta membuat surat secara tertulis, namun Kepala Desa dan Perguruan Tinggi tetap menyelenggarakan ujian tertulis, mereka menganggap sudah dapat rekomendasi dari Dinpermades,” tuturnya.(10/8)
Hal senada disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Law Office Karman Sastro & Partner, Sukarman, kita menilai Surat Bupati Demak melalui Sekda untuk menunda Pilperades tidak dianggap sama sekali oleh Kepala Desa.
“Surat Bupati kok diabaikan, tidak hanya Kepala Desa yang mengabaikan, termasuk juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, karena sudah membuat surat rekomendasi penyelenggaraan Pilperades,” jelasnya.
Karman Sapaan Akrabnya menginformasikan akan melaporkan kepada Komisi Ombudsman terkait dengan Mal Administrasi ini. Selain itu kita sedang siapkan laporan terhadap Perguruan Tinggi yang tetap menyelenggarakan Pilperades. Mereka tak pantas jadi contoh hukum dengan tidak mempertimbangkan secara hukum yang sudah kita sampaikan,” tegasnya. (JK)
