JAKARTA (iPOLICENews) – Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pada tahun ini sektor energi menjadi tantangan terbesar, karena pemerintah mesti menyiapkan anggaran subsidi untuk energi yang cukup besar, yaitu mencapai Rp502,4 triliun.
Karena pemerintah menggelontorkan subsidi, maka secara otomatis harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya untuk BBM Pertalite dan Pertamax tidak mengalami kenaikan atau bertahan di bawah harga keekonomian.
Misalnya seperti harga BBM jenis Pertalite yang saat ini Rp7.650 per liter dan jenis Pertamax atau RON 92 yang saat ini dijual Rp12.500 per liter.
“Harga Pertamax keekonomian Rp15.150 namun di eceran masih Rp12.500 per liter. Dan Pertalite keekonomiannya Rp13.150 tapi ecerannya Rp 7.650 per liter,” ungkap Menko Airlangga dalam Konfrensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 pada Hari Selasa (16/8).
Menko Airlangga juga membandingkan harga BBM Pertalite dan Pertamax di RI yang masih jauh di bawah harga BBM dari negara-negara tetangga. Misalnya saja di Thailand yang menjual BBM dengan harga Rp19.500 per liter, kemudian di Vietnam Rp16.645 per liter dan Philipina mencapai Rp21.352 per liter.
“Kita masih relatif di bawah harga Asean,” ungkap Airlangga.
Sesungguhnya, sinyal-sinyal kenaikan harga BBM Pertalite ini sudah sering dimunculkan, salah satunya dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil menyadari bahwa kenaikan harga BBM di dalam negeri bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. Namun demikian, sesungguhnya kondisi keuangan negara dalam menahan kenaikan harga BBM sudah terbata-bata.
“Saya menyampaikan sampai kapan APBN kita akan kuat menghadapi subsidi yang lebih tinggi, jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya untuk bertahan terus dengan harga BBM seperti sekarang ini, feeling saya kita harus siap-siap kalau kenaikan BBM itu terjadi,” kata Bahlil. (YD-CNBC)
