MALANG (iPOLICENews) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang memberikan peringatan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang mengeluarkan kebijakan wajib pembelian seragam sekolah di lingkungan internal. Peringatan ini dikeluarkan menyusul banyaknya komplain dari masyarakat yang masuk ke dinas.
Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana menyatakan tidak ada kewajiban pembelian seragam harus di sekolah dan tidak ada regulasi tentang hal itu. Bila ada laporan masuk saya akan datangi dan memberikan tindakan kepala sekolahnya,” tegasnya.
Meski telah mewanti-wanti, namun wujud sanksi tegas yang akan diberikan belum jelas. Saat ini pihaknya tengah melakukan kajian untuk menentukan bentuk sanksi. Suwarjana mengaku, selama ini pihaknya sudah sering melakukan sosialisasi dan imbauan soal kebijakan internal setiap sekolah di Kota Malang,”ungkap nya.
Disdikbud Kota Malang sendiri sudah menganggarkan seragam sekolah yang nanti akan diperuntukan bagi masyarakat yang tak mampu membeli seragam. Mekanismenya, wali murid wajib melapor ke kepala sekolah soal ketidakmampuan mereka untuk membeli seragam. Kepala sekolah bersangkutan melapor ke Disdikbud Kota Malang untuk menindaklanjuti pemberian seragam,”terangnya.
“Wujudnya barang jadi. Kami sudah siap. Ada seragam Pramuka, Merah-Putih dan Biru-Putih. Tinggal masyarakat saja jangan malu lapor ke kepala sekolah,” tandasnya.
Baru-baru ini, Suwarjana mendengar informasi salah satu sekolah di SMP Negeri Kota Malang mewajibkan membeli seragam dengan ketentuan biaya, ukuran normal sebesar Rp1.250.000 dan ukuran besar Rp1.325.000.
Anggota DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi mengaku pernah menerima aduan warga yang diminta untuk membayar uang seragam. Dari aduan tersebut, Arif mengetahui bahwa warga tersebut diminta uang hingga Rp 1,5 juta. Menurutnya, hal itu sangat keterlaluan karena memaksa wali murid untuk beli.
Bagi sebagian orang, angka RP 1,5 juta itu banyak. Ini bisnis, tentu saja bisnis. Seharusnya tidak boleh seperti itu sekolah,” ungkapnya.
Arif juga mendapatkan aduan diskriminasi yang dialami wali kelas. Warga miskin yang hendak membeli seragam non paket disuruh keluar dulu. Petugas koperasi yang ada di sekolah lebih mendahulukan wali murid yang membeli seragam paketan.
Sekolah tidak boleh seperti ini. Sekolah negeri kan representasi pemerintah. Tidak boleh ada penekanan dan diskriminasi,” ujarnya.
Ia meminta Pemkot Malang tegas memberi sanksi oknum-oknum di lingkungan sekolah yang menyulitkan masyarakat. Menurutnya, sudah ada ketentuan yang berlaku bagi murid kurang mampu untuk mendapatkan layanan seragam, maka tidak diperbolehkan mewajibkan orangtua wali murid membeli. Apalagi dengan cara menekan dan diskriminatif. (IPN/HN)
