MALANG (iPOLICENews) – Demonstrasi ratusan kader PMII di Kantor Bupati Malang Jalan Panji, Kepanjen, memaksa Bupati HM Sanusi keluar gedung. Sanusi dipaksa demonstran berpanas-panasan di WA bawah terik matahari yang menyengat. Senin (14/8/2023)
Menanggapi tuntutan pendemo, Sanusi angkat bicara. Apa yang saya lakukan tidak main-main semua sesuai aturan. Ketika terjadi akses dari BPJS yang melebihi aturan APBD yang mencapai Rp 72 miliar, maka saya sebagai penanggung jawab anggaran tetap keliru, maka saya harus hentikan. Saya minta BPJS datanya harus sesuai data awal,” tegas Sanusi dihadapan kader PMII yang mendemonya.
Sanusi mengatakan yang sesuai data awal di anggaran Pemkab Malang tentang kesehatan setiap bulan hanya Rp 6 milyar. Ketika melebihi dari Rp 6 miliar itu, lalu ada akses 660 ribu orang dari BPJS dengan beban APBD Pemkab Malang perbulan Rp 25 miliar dan satu tahun harus bayar Rp 250 miliar, yang lain tidak dapat apa-apa.
Bukan banyarin orang sakit itu, 660 ribu itu orang sehat, belum tentu sakit semua. Maka kita jamin yang sakit saja, maka itu baru adil menurut saya,” terang Sanusi disambut aplaus pengunjuk rasa.
Sanusi juga mengajak mahasiswa untuk bersama mengawal persoalan BPJS Kesehatan. Karena kita ini satu dalam barisan, intinya kita memberi manfaat pada sesama nya, mari kita bermanfaat untuk sesama,”harapnya.
Saya minta adik adik untuk mengawal, BPJS itu asuransi tentang jaminan penyelanggaraan kesehatan di Indonesia. Besok bersama bu Kajari Kabupaten Malang akan kita panggil BPJS untuk melakukan kesepakatan. Dan nanti kalau disepakati sesuai data kemiskinan kita, sesuai anggaran APBD kita, kita minta langsung diaktifkan kembali semuanya,” tegasnya.
Sanusi menambahkan, pihaknya tidak ingin melanggar aturan. Jadi tidak ada main-main tidak ada dagelan, karena kesalahan teknis BPJS yang mengakses di luar kemampuan APBD Pemkab Malang. Dan yang hadir hari ini pejabatnya tahu semua prosesnya. Cuman saya sebagai Bupati diperlakukan seperti ini dari BPJS, saya harus mengambil langkah, karena masyarakat miskin yang tidak mampu jika sakit harus tetap ditangani,” imbuhnya.
Kalaupun nanti BPJS tidak mau mengakses, saya akan melakukan seperti yang sesuai aturan. Sesuai kemampuan APBD kita. Jadi persoalannya bukan dengan adik-adik pendemo dengan BPJS, tapi orang sakit nggak mampu bisa ditangani kesehatannya pengobatannya oleh APBD Kabupaten Malang. Itu poinnya, soal tuntutan lain nanti mengikuti,” pungkasnya. (Hanna/IPN)
