JAKARTA (iPOLICENews) – Edwin Partogi Pasaribu dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan bahwa Kejaksaan Agung berhak menyita paksa harta terpidana Ferdy Sambo untuk membayar restitusi atau ganti rugi kepada keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang juga dikenal sebagai Brigadir J.
Edwin menyatakan bahwa Kejaksaan Agung dapat melakukan langkah paksa untuk menyita dan melelang harta Ferdy Sambo guna membayar restitusi jika terpidana tersebut tidak mampu atau menolak nominal restitusi.
“Jaksa bisa lakukan upaya paksa untuk menyita lelang harta Ferdy Sambo untuk bayar restitusi,” kata Edwin, Minggu 13 Agustus 2023.
Maneger Nasution, Komisioner LPSK, mengungkapkan bahwa besaran atau nominal restitusi yang diajukan tergantung pada keluarga atau ahli waris Yosua. Restitusi dapat mencakup kerugian atas kehilangan penghasilan atau kekayaan, penderitaan akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis atau psikologis.
“Permohonan restitusi melalui penetapan dapat diajukan oleh ahli waris korban/pemohon atau melalui LPSK. Jadi hanya melalui LPSK instansi yang menangani restitusi. Setelahnya akan ditetapkan oleh pengadilan,” katanya.
Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir J, menyatakan bahwa keluarga akan mempertimbangkan untuk mengajukan restitusi atau ganti rugi terhadap Ferdy Sambo dan rekan-rekannya. Dia menjelaskan bahwa keluarga masih dalam tahap pembahasan mengenai restitusi ini.
Martin juga telah berkomunikasi dengan Komisioner LPSK terkait rencana pengajuan restitusi. “Mengingat para terdakwa, khususnya Putri Candrawathi, mendapatkan pemotongan hukum yang sangat besar, maka ada baiknya apabila keluarga setuju kami akan ajukan ganti rugi (restitusi) kepada para pelaku,” kata Martin saat dihubungi pada Jumat, 11 Agustus 2023.
Martin menjelaskan bahwa besaran restitusi akan ditentukan setelah mendapatkan persetujuan dari keluarga. Apabila keluarga setuju, kuasa hukum akan mendelegasikan perhitungan besaran restitusi kepada LPSK.
Edwin menegaskan bahwa tidak ada batasan besaran restitusi yang dapat diajukan oleh pemohon. Namun, LPSK akan melakukan asesmen untuk menentukan besaran yang wajar. “Tidak ada batasannya. Cuma kan nanti dinilai kewajarannya oleh LPSK,” kata Edwin.
Pada 8 Agustus 2023, Mahkamah Agung memutuskan kasus terdakwa dalam pembunuhan berencana yang melibatkan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yaitu Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf.
Putusan MA menghukum Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup, Putri Candrawati dan Kuat Ma’ruf dengan hukuman penjara 10 tahun, dan Ricky Rizal Wibowo dengan hukuman penjara 8 tahun. Putusan MA tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga para terpidana akan menjalani hukumannya.
Maneger Nasution, Wakil Ketua LPSK, menyatakan bahwa LPSK menghormati putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, ia mengingatkan bahwa keluarga Brigadir J memiliki hak untuk mengajukan restitusi atau ganti rugi kepada Ferdy Sambo dan rekannya setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
“Keluarga korban/ahli waris korban sebenarnya memiliki hak untuk mengajukan restitusi/ganti kerugian kepada para terpidana tersebut,” kata Maneger Nasution dalam pernyataan resminya pada Kamis, 10 Agustus 2023.
Nasution menjelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 telah mengatur prosedur pengajuan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Ia menyerahkan keputusan kepada keluarga korban apakah mereka ingin mengajukan restitusi.
“Karena restitusi adalah hak korban atau keluarganya, keputusan untuk mengajukan atau tidak sepenuhnya adalah hak mereka.” Imbuhnya.
Nasution juga mengingatkan bahwa mekanisme pengajuan permohonan ini memiliki batas waktu 90 hari sejak pemohon mengetahui putusan Pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2023. (IPN/RS)
