JAKARTA (iPOLICENews) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengumuman ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang sedang diselidiki di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).
Pernyataan Mahfud ini datang saat kabar hilang kontaknya Syahrul Yasin Limpo di Eropa sedang menjadi perbincangan. Namun, kabar tersebut tidak berlangsung lama karena Syahrul dikabarkan telah kembali ke Indonesia pada Rabu (4/10/2023) pukul 18.41 WIB.
Mahfud menjelaskan bahwa ia telah mendapatkan informasi mengenai status tersangka yang diberikan kepada Syahrul oleh KPK. “Bahwa dia sudah tersangka? Ya, saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau eksposenya itu kan sudah lama kalau tersangka,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Rabu.
Pada hari yang sama ketika Mahfud mengungkapkan status hukum Syahrul, Syahrul sendiri tiba kembali di Indonesia. Ia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ964. Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menyebutkan bahwa Syahrul tiba di Jakarta pada pukul 18.41 WIB.
Meskipun telah kembali ke Indonesia, keberadaan Syahrul masih menjadi misteri hingga saat ini. Partai Nasdem, partai yang didukung oleh Syahrul, juga belum memiliki informasi mengenai keberadaannya.
Bendahara Partai Nasdem, Ahmad Sahroini, mengaku terkejut atas pernyataan Mahfud mengenai status tersangka Syahrul. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai penetapan Syahrul sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.
Sahroni menekankan bahwa hanya KPK yang memiliki kewenangan untuk mengumumkan status seorang individu dalam perkara tersebut. KPK adalah lembaga penegak hukum yang menangani perkara Syahrul, sehingga hanya mereka yang berhak untuk memberikan pernyataan resmi. Sahroni juga menekankan bahwa Mahfud bukanlah juru bicara KPK dan seharusnya tidak memberikan pernyataan tentang status seseorang yang sedang berperkara di lembaga antirasuah tersebut.
“Sebenarnya kan KPK yang harus jawab resmi, tapi kan selama ini KPK belum memberikan statement resmi, apakah tersangka atau tidak. Kan biasanya KPK kalau mau umumin resmi orangnya langsung ditahan biasanya,” ujar Sahroni.
“Tapi ini kan belum, kaget kalau Pak Mahfud mengomentari hal demikian, bahwa sudah tersangka, sejak kapan Menko (Polhukam) jadi jubir KPK? Agak kaget sih,” pungkasnya. (RS/IPN)
