JAKARTA (iPOLICENews) – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah mengumumkan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar etik yang berat terkait dengan konflik kepentingan dalam putusan MK mengenai syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie, mengumumkan keputusan tersebut dalam amar putusan MKMK yang dibacakan selama sidang di Gedung MK pada malam Selasa (7/11).
MKMK menyatakan bahwa Anwar Usman telah melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan pelanggaran yang berat. Akibatnya, Anwar Usman dijatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MKMK.
“Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua MK kepada hakim terlapor,” ujar Jimly dalam amar putusan MKMK yang dibacakan saat sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11) malam.
Jimly menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah MKMK melakukan pemeriksaan terhadap Anwar dan mengumpulkan fakta serta pembelaan dari Anwar. Dalam proses ini, Anwar diperiksa dua kali dalam dugaan pelanggaran etik.
Menurut peraturan MKMK yang tertuang dalam Peraturan MK Nomor 1 pasal 41 tahun 2023, terdapat tiga jenis sanksi yang dapat diberikan kepada Hakim Konstitusi yang terbukti melanggar etik. Sanksi tersebut meliputi teguran lisan atau tertulis untuk pelanggaran etik ringan, serta pemberhentian dengan tidak hormat untuk pelanggaran etik berat.
Jimly juga menekankan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil komunikasi kolektif di MKMK. Dari 21 laporan etik yang masuk, Anwar Usman menjadi yang paling banyak dilaporkan dengan total 15 laporan.
“Cuma untuk kepentingan komunikasi kami akan baca kolektif dulu, baru yang terakhir [putusan] Anwar Usman,” kata Jimly di pembukaan sidang.
Sebelumnya, MKMK telah mengumumkan tiga putusan terkait etik dengan sembilan hakim konstitusi dan Saldi Isra. MKMK menyatakan bahwa sembilan hakim MK melanggar etik secara kolektif terkait kebocoran informasi dalam proses Rapat Permusyawartan Hakim (RPH). Pada putusan yang kedua, MKMK memutuskan bahwa Saldi Isra tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku terkait disenting opinion-nya. Sementara itu, Arief Hidayat dinyatakan tidak melanggar etik terkait dissenting opinion-nya. (RS/IPN)
