JEPARA (iPOLICENews) – Proyek pembangunan Gedung IBS Tahap 1 RSUD Kartini Jepara dengan nilai kontrak Rp10.244.000.000,00, bersumber dari anggaran BLUD 2025, tengah dikerjakan oleh PT Akbar Jaya Konstruksi yang beralamat di Jl. Raya Jepara–Kudus, Desa Rengging RT 04 RW 01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.
Pada Rabu (19/11/2025), Edy Santoso atau Mbah San kembali melakukan peninjauan ke lokasi proyek tersebut. Ia mendapati bahwa para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagaimana diwajibkan dalam standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi.
Respons Dinas PUPR Jepara
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas PUPR Jepara, Hery Yulianto, dalam klarifikasi kepada awak media pada Rabu (12/11/2025) di ruang kerjanya, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memberikan imbauan kepada seluruh rekanan pelaksana proyek infrastruktur agar memperhatikan aspek K3.
“Kami akan membiasakan tentang hal itu kepada rekanan dan perusahaan jasa konstruksi yang mengerjakan proyek-proyek di Jepara,”
ujar Hery Yulianto.
Kritik dari LPHI Jepara
Sementara itu, Edy Santoso alias Mbah San dari DPC LPHI Jepara menyayangkan sikap kontraktor yang dinilainya abai terhadap keselamatan pekerja. Ia menegaskan bahwa Dinas PUPR Jepara seharusnya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pihak pelaksana.
“DPUPR Jepara semestinya tegas memberikan sanksi kepada PT Akbar Jaya Konstruksi agar segera menyediakan safety konstruksi bagi para pekerja, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,”
tegas Mbah San.
K3 Merupakan Kewajiban Hukum
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kewajiban bersama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Dalam konteks proyek konstruksi, penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) adalah kewajiban mutlak kontraktor.
Penerapan K3 diatur dalam berbagai peraturan, di antaranya:
Landasan Hukum K3
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 86–87)
- PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3)
- Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja
- PP No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
Hak dan Kewajiban
- Perusahaan wajib menyediakan upaya perlindungan K3.
- Pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Sanksi atas Pelanggaran
Pelanggaran K3 dapat mengakibatkan:
- Sanksi administratif: teguran, denda, penghentian sementara kegiatan, hingga penutupan proyek
- Sanksi perdata: tuntutan ganti rugi
- Sanksi pidana: apabila kelalaian menyebabkan kecelakaan kerja yang menimbulkan korban
(Redtim/IPN)
