Jepara (iPOLICENews) – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali terjadi di PT Hwaseung Indonesia (HWI) Jepara. Dua pekerja bagian produksi berinisial AP dan MA menerima Surat Keputusan (SK) PHK dari manajemen perusahaan setelah kegiatan internal dalam rangka memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
PHK terhadap keduanya didasarkan pada dugaan pelanggaran bersifat mendesak, yakni terkait dugaan mabuk atau mengonsumsi minuman keras di lingkungan perusahaan.
Namun, AP dan MA membantah tuduhan tersebut. Keduanya juga mempertanyakan prosedur pemeriksaan yang dilakukan manajemen sebelum keputusan PHK diterbitkan serta meminta hak-haknya sebagai pekerja dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Minta UPH dan Uang Pisah
Dalam Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021, pengusaha dapat melakukan PHK karena pekerja melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam kondisi tersebut, pekerja berhak atas uang penggantian hak sesuai Pasal 40 ayat (4) dan uang pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB.
Karena itu, apabila dasar PHK terhadap AP dan MA memang menggunakan ketentuan pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana disebut dalam SK PHK, keduanya meminta perusahaan memberikan hak berupa UPH dan uang pisah sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun UPH antara lain mencakup cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, serta hak lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB.
Berawal dari Acara HUT RI
PT Hwaseung Indonesia (HWI) Jepara diketahui rutin menggelar kegiatan internal dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut biasanya diisi pertunjukan musik atau orkes di sekitar gedung kantin perusahaan, serta pengundian doorprize dengan berbagai hadiah bagi karyawan.
Berdasarkan dokumen rundown kegiatan PT HWI Jepara yang diperoleh awak media, kegiatan peringatan Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-81 dilaksanakan pada Jumat, 28 Agustus 2026, sekitar pukul 17.30 hingga 20.30 WIB, dengan agenda hiburan orkes dan pengundian hadiah.
Namun, pasca kegiatan tersebut, muncul keputusan PHK terhadap dua pekerja departemen produksi berinisial AP dan MA.
SK PHK terhadap AP tercatat dengan nomor 23/SK-PHK/HRD-HWI/VIII/2026, tertanggal 31 Agustus 2026.
Sedangkan MA menerima SK PHK nomor 8/SK-PHK/HRD-HWI/IX/2026, tertanggal 2 September 2026.
Kedua SK PHK tersebut ditandatangani oleh Guntur Suhendro, Department Head HRD.
AP diketahui merupakan anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), sedangkan MA merupakan anggota Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN).
Dasar PHK Mengacu PKB
Dalam SK PHK tersebut, manajemen disebut mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 27 tentang Jenis Pelanggaran, Pembinaan, dan Sanksi ayat (6) I c.
Ketentuan tersebut disebut mengatur PHK tanpa pesangon bagi pekerja yang terbukti mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya di lingkungan perusahaan.
SK tersebut juga mencantumkan adanya temuan langsung pada 28 Agustus 2026 dan surat pernyataan tertanggal 31 Agustus 2026 serta mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya.
AP Bantah Tuduhan Mabuk
Pada Senin (7/9/2026), AP dan MA mengadukan persoalan PHK yang mereka alami kepada Aklis Junaidi, pengamat kebijakan publik Jepara, didampingi Priyo Hardono, atau yang akrab disapa Mbah Priyo, tokoh masyarakat Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.
AP menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan SK PHK setelah acara peringatan Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-81 yang diselenggarakan perusahaan.
“Pada saat dimintai keterangan oleh manajemen, Department HRD, saya tidak didampingi oleh perwakilan dari Pimpinan Unit Kerja (PUK) dan pengurus serikat pekerja tempat saya menjadi anggota,” ujar AP.
Ia juga membantah telah mengonsumsi minuman keras.
“Pada saat kejadian saya dituduh mabuk. Padahal saya tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh manajemen. Namun justru saya di-PHK. Jadi saya meminta bantuan advokasi kepada Pak Aklis dan Mbah Priyo untuk mendampingi saya agar memperoleh kejelasan terkait pemecatan saya,” tambahnya.
AP juga mengaku mengalami tekanan ketika menandatangani surat pernyataan yang diberikan pihak HRD.
HRD Sebut AP Sempoyongan dan Lemas
Setelah menerima pengaduan tersebut, Aklis Junaidi bersama AP dan MA mendatangi PT HWI Jepara untuk meminta klarifikasi.
Mereka ditemui Sumarno dari HRD Hubungan Industrial (Industrial Relations) dan Nur Muhammad Fajri, S.H.
Dalam pertemuan di ruang tunggu PT HWI Jepara, Aklis mempertanyakan prosedur PHK yang diterapkan terhadap AP dan MA.
“Kami meminta klarifikasi kepada HRD, apakah AP dan MA yang diduga mabuk dan di-PHK sudah sesuai prosedur,” kata Aklis.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sumarno menyampaikan bahwa berdasarkan temuan tim perusahaan, AP berada dalam kondisi yang menurut pihak perusahaan menunjukkan dugaan mabuk.
“Tim kami menemukannya dalam kondisi sempoyongan dan lemas,” ungkap Sumarno.
Namun, AP kembali membantah pernyataan tersebut.
“Pada saat itu kondisi badan saya sedang capek dan tidak fit, namun bukan dampak mengonsumsi miras. Saya juga mengalami tekanan atau intimidasi pada saat menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh pihak HRD,” ungkapnya.
Minta Kedua Pekerja Dipertimbangkan untuk Bekerja Kembali
Aklis Junaidi meminta manajemen PT HWI Jepara mempertimbangkan untuk mempekerjakan kembali AP dan MA apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan persoalan prosedural. Menurutnya, kedua pekerja tersebut merupakan tulang punggung ekonomi keluarga.
“Keduanya adalah tulang punggung ekonomi keluarga. Untuk mendukung kondusivitas wilayah, kami meminta pihak manajemen bisa segera menyelesaikan persoalan ini dengan baik,” ujar Aklis.
Ia menegaskan bahwa apabila perusahaan memiliki bukti kedua pekerja melakukan pelanggaran terhadap PKB dan tata tertib perusahaan, tindakan tetap dapat dilakukan sesuai aturan.
Namun, menurut Aklis, dasar dan proses pemberian sanksi harus dijelaskan secara transparan.
“Kalau memang keduanya dinyatakan melanggar aturan perusahaan dan tata tertib perusahaan, tentunya perusahaan bisa mengambil tindakan sesuai PKB. Tetapi harus ada penjelasan lengkap dari manajemen dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Minta Berita Acara dan Risalah Bipartit
Aklis juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dan mengirimkan surat kepada manajemen PT HWI Jepara untuk meminta penjelasan mengenai proses PHK terhadap AP dan MA. Ia berharap terdapat berita acara pemeriksaan serta dokumen atau risalah perundingan bipartit mengenai persoalan kedua pekerja tersebut.
“Kami berharap ada informasi terkait berita acara atau risalah perundingan bipartit atas nasib keduanya. Kalau memang dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Disnaker Jepara, kami siap mengikuti prosesnya agar hak buruh atau pekerja bisa diterima,” cetusnya.
HRD Akan Koordinasi dengan Pimpinan
Sumarno kemudian menyampaikan bahwa pihaknya akan memanggil kembali AP dan MA ke kantor dalam waktu dekat. Namun, keputusan mengenai kebijakan dan sanksi, menurut Sumarno, harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pimpinan.
“Hal ini akan kami sampaikan kepada pimpinan. Karena terkait kebijakan dan sanksi, kami tidak bisa memutuskan sendiri dan harus berkoordinasi dengan pimpinan,” tuturnya.
Soroti Pemeriksaan Kesehatan
Aklis juga mempertanyakan mekanisme pemeriksaan terhadap pekerja apabila perusahaan menyatakan seseorang berada dalam kondisi mabuk. Menurutnya, apabila dugaan mabuk menjadi salah satu dasar pemberian sanksi hingga PHK, perlu ada pemeriksaan yang dapat memberikan dasar objektif.
“Kalau memang seseorang dinyatakan mabuk, tentunya harus melalui proses pemeriksaan kesehatan. Tes untuk mengetahui seseorang mengonsumsi minuman keras atau alkohol dapat dilakukan melalui beberapa metode medis dan alat uji,” terang Aklis.
Ia menambahkan, apabila perusahaan memiliki fasilitas klinik kesehatan, fasilitas tersebut dapat dipertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerja yang diduga mengalami kondisi tidak sehat atau tidak normal.
“Apalagi di PT HWI Jepara ada klinik kesehatan. Tentunya kalau keduanya memang diduga mabuk miras, bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum di-PHK. Jadi jangan sampai sepihak,” tegasnya.
Mbah Priyo Soroti Kegiatan Hiburan Perusahaan
Sementara itu, Priyo Hardono turut menyoroti kegiatan hiburan yang selama ini digelar PT HWI Jepara. Menurutnya, kegiatan perusahaan tetap harus memperhatikan norma sosial, agama, serta kondisi lingkungan sekitar.
“PT HWI sering mengadakan acara orkes di lingkungan pabrik setiap peringatan Dirgahayu Kemerdekaan RI. Sebelumnya kami sudah mengingatkan Polsek Kalinyamatan, Pemkab Jepara dan MUI Jepara agar acara orkes musik yang diadakan oleh PT HWI harus memperhatikan norma-norma sosial dan agama,” ujar Priyo.
Ia juga menyoroti kegiatan hiburan yang menurut pengamatannya pernah berlangsung bertepatan dengan waktu salat Magrib.
“Sering saya lihat dan amati, setiap kegiatan pertunjukan musik di PT HWI Jepara tetap berjalan walaupun bertepatan dengan waktu salat Magrib dan panitia kegiatan tidak memperdulikan hal itu,” katanya.
Priyo mengaku menyayangkan apabila persoalan serupa terus berulang.
“Kemudian kejadian berikutnya sering kali pasti ada yang dipecat seusai acara. Peristiwa ini selalu terulang dari tahun ke tahun. Saya juga mengamati dan menyayangkan kejadian ini terus berulang,” ungkapnya.
Priyo juga menilai aspek pemeriksaan kesehatan perlu menjadi perhatian apabila pekerja diduga berada dalam kondisi tidak sehat.
“Kalau pekerja memang dalam kondisi tidak baik atau tidak sehat, semestinya mereka mendapatkan tindakan medis terlebih dahulu dan ada dasar pemeriksaan kesehatan sebelum dijatuhi PHK akibat dugaan mengonsumsi miras,” infonya.
Mbah Priyo juga memberikan keterangan kalau selama ini dalam Perjanjian Kerja Bersama atau PKB yang ditandatangani oleh perusahaan dan serikat pekerja / buruh.
“Perjanjiannya banyak ketimpangan, karena ketika ada perselisihan industrial, poin perjanjian lebih menguntungkan pihak perusahaan dibandingkan serikat. Banyak PKB yang perlu direvisi dengan memperhatikan hak-hak buruh,” terangnya.
“Kita sangat mendukung Jepara ramah investasi namun kebijakan perusahaan harus pro buruh,” pesan Mbah Priyo.
Rencana Posko Advokasi Buruh
Persoalan PHK terhadap AP dan MA kini rencananya akan terus dikawal oleh Aklis Junaidi dan Priyo Hardono. Aklis menyampaikan pihaknya juga berencana membuka Posko Advokasi Pengaduan Buruh/Pekerja Korban PHK PT HWI Jepara di sekitar depan perusahaan.
“Kami juga merencanakan akan membuka Posko Advokasi Pengaduan Buruh/Pekerja Korban PHK PT HWI Jepara di depan pabrik,” ujarnya.
Perkara ini selanjutnya masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari manajemen PT HWI Jepara mengenai dasar pemeriksaan, bukti yang digunakan, prosedur pemberian sanksi, serta pemenuhan hak AP dan MA setelah PHK.
Dalam konteks hubungan industrial, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan dokumen penting karena mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, syarat kerja, tata tertib, dan ketentuan yang menjadi dasar pembinaan maupun pemberian sanksi di lingkungan perusahaan.
Keterangan dari manajemen PT HWI Jepara dalam berita ini disampaikan melalui Sumarno selaku pihak HRD Hubungan Industrial dalam pertemuan dengan Aklis Junaidi, AP dan MA. Sementara bantahan mengenai dugaan mabuk, klaim adanya tekanan saat penandatanganan surat pernyataan, serta permintaan pemenuhan hak pekerja merupakan keterangan dari pihak AP dan pendampingnya. Penentuan benar atau tidaknya masing-masing dalil tetap menjadi bagian dari proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
(sus/IPN)
