Kudus (iPOLICENews) – Sebanyak 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sempat mendapat sanksi administratif berupa penghentian operasional khusus dari Badan Gizi Nasional (BGN) mulai 2 November 2026.
Sanksi tersebut sempat membuat masyarakat bertanya-tanya. Namun, pemerintah memastikan, penghentian itu bukan penutupan permanen dan bukan karena adanya kasus keracunan makanan.
Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kudus yang juga Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, menegaskan hal tersebut secara langsung saat ditemui di Pendopo Kabupaten Kudus, Rabu (4/11/2026).
“Benar ada 10 SPPG kita yang masuk daftar pemberhentian operasional khusus BGN mulai 2 November 2026. Namun, ini bukan penutupan permanen dan bukan karena keracunan. Ini merupakan sanksi administratif karena telat laporan LPDH di SIPGN,” ujar Bellinda.
Bellinda menjelaskan, sanksi yang dijatuhkan BGN berkaitan dengan keterlambatan penyampaian Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) melalui Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).
LPDH merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara dalam Program MBG. Laporan tersebut digunakan untuk mengukur kebutuhan anggaran harian, mingguan, hingga bulanan setiap SPPG.
“Ini bukan karena dugaan penyimpangan anggaran, bukan persoalan kualitas makanan, ataupun pelanggaran pelayanan kepada penerima manfaat. Murni karena administrasi laporan yang terlambat,” jelas Bellinda
Ketentuan sanksi tersebut tertuang dalam surat BGN Nomor 5359/D.TWS/10/2026 tertanggal 29 Oktober 2026.
Dalam surat tersebut, BGN menjatuhkan sanksi penghentian sementara atau suspend khusus terhadap 6.097 SPPG di seluruh Indonesia, termasuk 10 SPPG di Kudus, karena tidak tertib melaporkan penggunaan dana harian.
Selama masa suspend berlangsung, SPPG yang bersangkutan tidak akan menerima insentif. Namun, jika laporan sudah dinyatakan benar dan memenuhi ketentuan setelah diverifikasi BGN, status suspend akan dicabut sehingga SPPG dapat kembali beroperasi.
Adapun 10 SPPG di Kudus yang sebelumnya terkena sanksi administratif tersebar di lima kecamatan, yakni:
1. Kecamatan Bae: SPPG Gondangmanis 2 dan Pedawang
2. Kecamatan Kota: SPPG Panjunan, Singocandi, Purwosari, dan Purwosari 2
3. Kecamatan Gebog: SPPG Klumpit 2 dan Besito
4. Kecamatan Jati: SPPG Getaspejaten
5. Kecamatan Kaliwungu: SPPG Blimbing Kidul
Salah satu SPPG yang ikut terkena sanksi adalah SPPG Jati Getaspejaten yang berada di bawah naungan Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Kudus.
Kabar baiknya, setelah persoalan keterlambatan pelaporan administrasi ditindaklanjuti, BGN akhirnya mencabut sanksi administratif terhadap seluruh 10 SPPG tersebut. Pencabutan sanksi menjadi kabar positif bagi kelanjutan pelayanan pemenuhan gizi di Kudus.
Bellinda menegaskan, pencabutan sanksi ini harus menjadi momentum bagi seluruh pengelola SPPG untuk memperbaiki kedisiplinan pelaporan dan menjaga kualitas pelayanan program MBG.
“Kami juga akan mengumpulkan seluruh kepala SPPG dan seluruh pengurus Korwil SPPG untuk mengevaluasi dan mempercepat penyelesaian LPDH, agar 10 SPPG ini aktif kembali,” kata Bellinda.
“Ke depannya kami akan memperketat pengawasan LPDH harian agar tidak terulang lagi. MBG harus tertib, transparan, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Dengan dicabutnya sanksi tersebut, penyaluran MBG di Kudus diharapkan kembali berjalan normal. Pemerintah juga memastikan, kualitas makanan, kebersihan dapur, dan kesehatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak sekolah di Kabupaten Kudus.
( Totok/IPN )
