Jepara (iPOLICENews) – Warga di wilayah utara Kabupaten Jepara mulai kesulitan mendapatkan solar subsidi. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di kawasan itu dikabarkan kehabisan stok, sehingga para pengguna kendaraan berbahan bakar solar harus berkeliling dari satu SPBU ke SPBU lain.
Kondisi itu dirasakan langsung para pengguna jalan di Jepara Utara. Seorang sopir travel yang meminta namanya tidak disebutkan mengaku harus berpindah-pindah SPBU hanya untuk mendapatkan solar.
“Susah sekarang, cari solar saja harus ke sana-kemari,” keluhnya.
Hal yang sama terjadi di SPBU Sekuro, Mlonggo, Kecamatan Mlonggo. Kuota solar di SPBU tersebut dilaporkan telah habis sejak sekitar sepekan terakhir.
Manager Pertamina Mlonggo, Afif, mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa besar kuota Bio Solar yang dialokasikan untuk tahun 2026. Sebab, hingga kini SPBU belum menerima pemberitahuan resmi mengenai jumlah kuota tersebut.
Sebagai gambaran, realisasi penebusan Bio Solar di SPBU Mlonggo sepanjang 2025 mencapai 1.112 kiloliter. Sementara pada 2026, realisasi penebusan telah mencapai sekitar 1.208 kiloliter.
“Untuk kuota tahun ini kami tidak mengetahui berapa jumlahnya karena memang tidak diberi tahu. Patokan kami biasanya kurang lebih seperti tahun sebelumnya,” ungkap Afif pada Jumat, 6 November 2026.
Afif mengungkapkan kendala pasokan mulai terasa ketika pihaknya melakukan penebusan BBM. Pada tanggal 2 November, SPBU Mlonggo telah melakukan penebusan solar, tetapi hingga kini pasokan belum dikirim.
Kondisi serupa juga terjadi pada penebusan Dexlite yang dilakukan pada 3 November.
“Sudah menebus, tetapi sampai sekarang belum dikirim. Untuk Dexlite juga belum ada kepastian pengirimannya,” ujarnya.
Afif menyebut, berdasarkan informasi yang diterima, per November kuota solar di SPBU Mlonggo sudah habis. Hingga kini belum ada informasi mengenai kapan pasokan akan kembali dikirim.
Hingga berita ini diturunkan, warga berharap pasokan solar subsidi di Jepara Utara segera normal kembali agar aktivitas transportasi dan perekonomian warga tidak terganggu.
(Welly S/IPN)
