Jepara (iPOLICENews) – Pemerintah Kabupaten Jepara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di musim hujan melalui Apel Gabungan Siaga Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2026-2027.
Apel tersebut digelar di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Jepara, Senin (9/11/2026), dan dipimpin langsung oleh Bupati Jepara H. Witiarso Utomo atau yang akrab disapa Mas Wiwit.
Apel ini menjadi upaya memastikan kesiapan personel, peralatan, sarana dan prasarana, serta koordinasi antar lembaga ketika terjadi bencana. Sebanyak 302 personel dari berbagai unsur mengikuti apel tersebut.
Peserta apel terdiri dari unsur perangkat daerah, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan kebencanaan, organisasi masyarakat, hingga perwakilan masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Witiarso Utomo menegaskan, seluruh elemen harus memperkuat kesiapsiagaan sebelum bencana benar-benar terjadi. Ia meminta jajaran Pemkab Jepara, TNI, Polri, kecamatan, desa, dunia usaha, relawan, dan masyarakat untuk meningkatkan langkah antisipasi sejak dini.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak boleh hanya berhenti pada apel seremonial. Setiap unsur harus memahami tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga ketika bencana terjadi, penanganan bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu.
Ancaman bencana hidrometeorologi basah di Kabupaten Jepara meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, hingga gelombang tinggi di wilayah pesisir. Ancaman tersebut meningkat seiring tingginya intensitas hujan pada musim penghujan.
Beberapa wilayah di Kabupaten Jepara diketahui rawan bencana, terutama di kawasan lereng perbukitan, bantaran sungai, dan daerah pesisir. Kecamatan Keling, Donorojo, Nalumsari, Mayong, Bangsri, Tahunan, dan Kembang termasuk wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Jepara juga mengukuhkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Forum tersebut menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi berbagai ancaman bencana.
Pengukuhan FPRB diharapkan dapat memperkuat upaya mitigasi dan edukasi kepada masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Selain itu, Bupati Witiarso juga menjelaskan bahwa Pemkab Jepara telah menetapkan Sistem Klaster Penanggulangan Bencana melalui Keputusan Bupati Jepara Nomor 360/83 Tahun 2025. Sistem tersebut menjadi pedoman dalam penanganan keadaan darurat agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ada enam klaster yang harus bekerja secara terpadu, meliputi Klaster Pencarian dan Pertolongan, Klaster Pengungsian dan Perlindungan, Klaster Kesehatan, Klaster Logistik, Klaster Pendidikan, serta Klaster Pemulihan.
Bupati menegaskan, dengan sistem klaster tersebut, setiap unsur memiliki tanggung jawab yang jelas, mulai dari evakuasi warga, penyiapan tempat pengungsian, pelayanan kesehatan, distribusi logistik, keberlangsungan pendidikan bagi anak terdampak, hingga pemulihan pascabencana.
Sementara itu, BPBD Kabupaten Jepara juga memastikan kesiapan peralatan dan personel di lapangan. Peralatan penanganan darurat, armada pendukung, hingga logistik darurat telah disiapkan dan ditempatkan di titik-titik strategis.
Pemkab Jepara juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor. Warga diminta segera melaporkan kepada aparat desa, kecamatan, atau BPBD apabila melihat tanda-tanda awal bencana, seperti naiknya debit air sungai, retakan tanah, atau pohon yang mulai miring.
Melalui apel gabungan ini, Pemkab Jepara berharap seluruh unsur semakin solid dan siap menghadapi musim hujan. Kesiapsiagaan yang baik diharapkan dapat meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian materiil apabila bencana terjadi.
( Welly S/IPN )
