Dispermasdes Kendal Gandeng Kejari Bekali Desa Agar Kelola Keuangan dan Aset Secara Akuntabel
Kendal (iPOLICENews) -.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal untuk membekali pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel.
Pembekalan diberikan melalui kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun 2026, yang digelar di Kecamatan Boja dan Kaliwungu, Rabu (11/11/2026).
Kepala Kejari Kendal, Salomina Meyke Saliama, mengapresiasi langkah Dispermasdes yang telah menggelar kegiatan tersebut.
Ia menyebut, pendampingan ini merupakan wujud pelaksanaan program Jaksa Desa. Program tersebut bertujuan memberikan pendampingan sekaligus penguatan kepada pemerintah desa agar pengelolaan keuangan dan aset desa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut setelah pengukuhan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Kendal.
“Kami dari Tim Garda Jaksa Desa hadir untuk mendampingi pemerintah desa agar tidak salah dalam pengelolaan dana desa. Harapannya, melalui pendampingan ini aparatur desa semakin memahami aturan sehingga terhindar dari permasalahan hukum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendampingan tersebut menjadi salah satu upaya kejaksaan dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi. Terlebih, pengelolaan keuangan maupun aset desa membutuhkan pemahaman yang baik agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Dalam kegiatan ini kami memberikan sejumlah materi, di antaranya pengenalan program Jaksa Desa sebagai salah satu program unggulan Kejaksaan. Selain itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) turut memberikan penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bidang Datun yang selama ini mungkin belum sepenuhnya diketahui oleh aparatur desa,” terangnya.
Salomina juga memberi motivasi kepada seluruh aparatur desa agar tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, meski saat ini pemerintah tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Ia berharap, keterbatasan anggaran tidak menyurutkan semangat aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Harapan saya, seluruh 266 desa di Kabupaten Kendal bisa berjalan dengan aman dan tertib. Momen ini juga kita manfaatkan untuk saling bertukar pendapat, berdiskusi, dan menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi desa, sehingga bisa dicarikan solusi bersama,” pungkasnya.
( Juni S /IPN )
