Jakarta ( iPOLICENews) –
Sejumlah pemerintah provinsi masih membuka kesempatan bagi pemilik kendaraan bermotor untuk menyelesaikan tunggakan pajak dengan keringanan selama November 2026. Kebijakan ini dikenal dengan istilah pemutihan. Bentuk keringanannya tidak sama di setiap daerah. Ada yang menghapus denda keterlambatan, ada yang menghapus pokok tunggakan tahun lama, ada juga yang memberi potongan pokok pajak dan membebaskan pajak progresif.
Program ini menyasar pemilik sepeda motor dan mobil yang pajaknya sudah lewat jatuh tempo. Selama masa program, wajib pajak cukup membayar pokok pajak tahun berjalan dan memenuhi syarat yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah masing-masing provinsi. Nominal akhir tetap mengikuti hasil pengecekan di Samsat karena data kendaraan dan riwayat tunggakan setiap orang berbeda.
Berikut daftar daerah yang programnya masih berjalan pada November 2026, diurutkan dari batas waktu yang paling dekat.
1. Bali
Program di Bali menjadi yang paling cepat berakhir. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2026, program berlangsung pada 9 September sampai 11 November 2026. Fasilitasnya berupa pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan denda opsen, serta pembebasan pokok pajak untuk tunggakan tahun ketiga dan seterusnya sesuai ketentuan yang berlaku. Karena batas waktunya sudah lewat pada tanggal berita ini ditulis, warga Bali diminta menunggu pengumuman terbaru dari Bapenda setempat apabila ada perpanjangan.
2. Maluku
Pemerintah Provinsi Maluku membuka program keringanan sampai 19 November 2026. Program ini tidak hanya menyasar pemilik kendaraan yang menunggak, tetapi juga memberi insentif bagi wajib pajak yang selama ini rutin membayar tepat waktu. Rincian besaran potongan mengikuti kategori kendaraan dan ketentuan Bapenda Maluku.
3. Kalimantan Timur
Kalimantan Timur menggelar relaksasi pajak daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor 2026 sampai 22 November 2026. Keringanan utamanya berupa pembebasan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran. Dengan begitu, wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajaknya tanpa tambahan denda.
4. Sumatera Utara
Program di Sumatera Utara berlangsung pada 2 sampai 30 November 2026. Fasilitas yang ditawarkan meliputi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor, pembebasan pokok tunggakan untuk tahun ketiga dan seterusnya, serta pembebasan pajak progresif dan insentif lain sesuai syarat. Program ini menjadi salah satu yang paling banyak dimanfaatkan karena masa tunggakan yang dihapus cukup panjang.
5. Riau
Riau menutup programnya pada 30 November 2026. Program berlangsung sejak 15 Oktober 2026. Fasilitasnya berupa pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor. Bagi penunggak dua tahun atau lebih, tersedia skema keringanan pokok tertentu. Fasilitas ini tidak berlaku bagi kendaraan yang dimutasi keluar dari Provinsi Riau.
6. Jawa Timur
Jawa Timur menggelar program pada 1 Oktober sampai 30 November 2026. Ini merupakan program kedua yang digelar pada tahun 2026. Fasilitasnya cukup beragam, meliputi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pembebasan pajak progresif, serta pembebasan atau pengurangan tunggakan untuk kelompok tertentu sesuai ketentuan.
7. Kalimantan Selatan
Kalimantan Selatan juga menutup programnya pada 30 November 2026. Fasilitasnya berupa pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu ada potongan pokok pajak sebesar 20 persen untuk kendaraan roda dua dan roda tiga, serta 10 persen untuk kendaraan roda empat atau lebih. Potongan ini berlaku untuk pajak tahun berjalan sesuai ketentuan.
8. DKI Jakarta
DKI Jakarta memberi penghapusan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada 2 November sampai 31 Desember 2026. Penghapusan sanksi ini berlaku otomatis dalam sistem.
9. Jawa Tengah
Jawa Tengah memberlakukan program pada 21 September sampai 28 Desember 2026. Fasilitasnya berupa bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor, bebas pajak progresif, dan keringanan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan untuk tahun-tahun sebelumnya. Program ini tidak berlaku untuk kendaraan yang terlambat daftar kendaraan baru dan proses mutasi keluar ke provinsi lain.
10. Kalimantan Barat
Kalimantan Barat memperpanjang pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor sampai 19 Desember 2026. Insentif tambahan mengikuti kategori kendaraan dan ketentuan Bapenda setempat.
11. Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah menggelar program pada 1 Oktober sampai 31 Desember 2026 dengan nama Kalteng Berkah. Fasilitasnya berupa pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor, kemudahan administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua, serta keringanan pokok tunggakan hingga 50 persen berdasarkan kriteria program.
12. Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Timur memberi pembebasan tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor sampai 31 Desember 2026. Wajib pajak tetap membayar pajak tahun berjalan sesuai program.
13. Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat memberi diskon 50 persen pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan bebas denda sampai 19 Desember 2026, khusus bagi kendaraan berpelat luar daerah yang melakukan mutasi masuk menjadi pelat NTB.
14. Sulawesi Utara
Sulawesi Utara memberi keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25 persen, pembebasan pajak progresif, dan insentif untuk mutasi masuk sampai 31 Desember 2026. Program ini bukan pengumuman bebas denda umum, sehingga perlu dicek detailnya di Bapenda.
Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tidak menunda pembayaran sampai hari terakhir. Antrean di Samsat biasanya menumpuk menjelang penutupan program. Wajib pajak disarankan menyiapkan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor, Kartu Tanda Penduduk sesuai nama pemilik, serta memastikan nomor rangka dan nomor mesin sesuai dokumen. Pembayaran bisa dilakukan di kantor Samsat, Samsat keliling, gerai Samsat, maupun layanan daring yang tersedia di masing-masing provinsi.
Perlu dicatat, jadwal dan jenis keringanan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan pemerintah daerah. Masyarakat diminta menjadikan pengumuman resmi Bapenda sebagai acuan utama, bukan daftar yang beredar di media sosial.
Sumber: Pengumuman resmi Bapenda Provinsi Bali, Maluku, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Riau, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2026, dan konfirmasi Samsat setempat.
( Red / IPN )
