GROBOGAN (iPOLICENews) – Keberadaan tempat karaoke Queen di Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan bikin resah warga. Menindaklanjuti itu pemerintah setempat menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Perda di Ruang Rapat Wakil Bupati (Wabup) Grobogan, Rabu (10/5/2023).
Dalam rakor yang dipimpin Sekda Muh Sumarsono itu, turut hadir Wakil DPRD Grobogan Sugeng Prasetyo, Kasat Sabhara Polres Grobogan AKP Daryanto, Pasi Intel Kodim 0717/Grobogan Lettu Inf Warsidi. Kemudian perwakilan Kejari, Satpol PP, Disporabudpar Grobogan, hingga perwakilan KUD Sawojajar.
Kasat Sabhara AKP Daryanto menjelaskan, tanah yang ditempati kafe karaoke itu merupakan milik KUD Sawojajar Purwodadi. Sedangkan bangunannya milik Koperasi Primkopti Purwodadi yang sebelumnya merupakan Rumah Produk Unggulan. Fungsi bangunan itu untuk promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM di Grobogan.
Bangunan tersebut kemudian disewa LSM Format. Namun, dalam pelaksanaannya dilimpahkan kembali kepada pihak lain.
’’Dalam rakor tersebut disimpulkan bahwa Queen merupakan kafe karaoke yang izin awalnya rumah makan. Pihak Satpol PP Grobogan telah melakukan pengecekan peninjauan lapangan,’’ paparnya.
Hasilnya, memang ditemukan adanya minuman beralkohol kadar lebih dari 5 persen. Selain itu juga terdapat penambahan bangunan kamar (room) karaoke di belakang rumah makan tersebut. Hal tersebut di luar sepengetahuan pemilik bangunan dan menyalahi perizinan.
Selain melanggar Perda dengan kegiatan karaoke ilegal, pengelola juga wanprestasi karena sudah habis kontrak perjanjian sewa tempat namun tidak meninggalkan lokasi.
Dengan demikian, pihak pemilik lahan bangunan bisa melakukan pengosongan dengan didampingi aparat.
Dalam rakor tersebut kemudian mencuat agar seluruh kafe karaoke tak berizin di Grobogan ditertibkan. Penertiban dilakukan tanpa tebang pilih sesuai dengan aturan yang berlaku.
AKP Daryanto menyatakan, pihak KUD Sarwojajar diminta agar melakukan tindakan persuasif kepada penyewa yang dituangkan secara tertulis terkait pengosongan lokasi. Apabila tidak ada tanggapan, maka pihak KUD diminta melakukan langkah hukum.
’’Satpol PP dan Disporabudpar juga segera memberikan surat peringatan kepada usaha karaoke tersebut. jika sudah peringatan ketiga tidak diindahkan, maka Satpol PP berhak mengajukan eksekusi kepada Bupati Grobogan juga ditambah proses hukum,’’ jelasnya. (Agus)
