JAKARTA (iPOLICENews) – Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran kode etik oleh hakim MK telah membuka jalan politik bagi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada tahun 2024. Sebelumnya, nasib Gibran sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto sempat dipertanyakan karena putusan MK mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden diseret ke MKMK.
Namun, kekhawatiran tersebut terbukti tidak beralasan setelah putusan MKMK dibacakan oleh Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie pada hari Selasa (7/11). Dalam putusannya, MKMK menyatakan bahwa sembilan hakim MK melanggar kode etik dengan sanksi berbeda-beda. Hakim konstitusi Anwar Usman, yang juga Ketua MK, diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
Meskipun semua hakim MK dinyatakan melanggar kode etik, status Gibran sebagai bakal cawapres tahun 2024 tetap tidak berubah. Putusan MK mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang berusia 40 tahun atau pernah/sedang menjabat sebagai kepala daerah atau jabatan hasil pemilihan umum tidak memengaruhi pencalonan Gibran.
Mengenai status Gibran, Jimly Asshiddiqie, Ketua MKMK, mengklarifikasi bahwa Majelis Kehormatan tidak memiliki wewenang untuk menilai putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Jimly menekankan bahwa putusan MK adalah final dan mengikat. Namun, jika ada perubahan dalam undang-undang sebagai akibat dari putusan MK, hal tersebut dapat direvisi.
“Putusan MK itu final dan mengikat. Tapi UU yang berubah karena putusan MK. Itu kan UU, itu bisa di-review,” kata Jimly di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/23).
Jimly juga menyatakan bahwa Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 telah diberlakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga tidak ada masalah jika tetap dijalankan. MKMK dalam memutus pemberhentian Anwar Usman hanya berkaitan dengan persoalan etik, dan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah putusan MK terhadap uji materiil norma dalam Undang-Undang Pemilu.
“UU sudah diputus dan dilaksanakan, implementasi oleh KPU, tinggal mereka membuat keputusan pengesahan capres-cawapres,” tandas Jimly.
KPU RI, sebagai penyelenggara Pemilu, juga menyatakan bahwa mereka tidak berwenang menilai dampak putusan MKMK terhadap pencalonan presiden dan wakil presiden. KPU berkomitmen untuk mengikuti perintah undang-undang dan telah menyesuaikan peraturan PKPU sesuai dengan putusan MK, yang memungkinkan calon presiden dan wakil presiden yang belum berusia 40 tahun untuk ikut pilpres selama mereka menjabat atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. (RS/IPN)
