JAKARTA (iPOLICENews) – Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nunuk Suryani, menyampaikan komitmen pemerintah dalam mengupayakan agar seluruh proses belajar di sekolah negeri diampu oleh guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, pemerintah berharap tidak akan ada lagi guru honorer di sekolah negeri. Pada tahun 2020, pemerintah mencatat jumlah guru honorer di Indonesia mencapai 1 juta orang.
“Diharapkan pada tahun 2024, 1 juta guru tersebut bisa diangkat menjadi guru ASN seluruhnya,” ujar Nunuk kepada media, Minggu (12/11/23).
Sejak 2021, Kementerian Pendidikan telah melakukan pengangkatan guru honorer melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Nunuk menyebut bahwa seleksi ini telah berhasil mengangkat 544 ribu guru honorer hingga saat ini. Untuk tahun ini, proses seleksi PPPK masih berlangsung, dengan target mengangkat 296 ribu guru honorer menjadi guru ASN.
“Jadi kalau kita jumlah, sudah lebih dari 800 ribu guru honorer menjadi guru ASN PPPK. Itu adalah target pemerintah hingga saat ini,” tambah Nunuk.
Meskipun demikian, di daerah, terjadi peningkatan pesat dalam mengubah status guru honorer menjadi guru ASN, seperti yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Daerah Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu, menyatakan bahwa jumlah guru ASN PPPK di kabupaten tersebut kini mencapai 1.230 orang, meningkat dari hanya 3 orang pada tahun 2020.
Umbu menjelaskan bahwa proses rekrutmen dilakukan dengan memperhatikan latar belakang guru honorer, baik kelas maupun mata pelajaran yang diajarkan. Sementara untuk tahun 2023, total formasi yang sedang diproses mencapai 523 orang dengan seleksi melalui Computer Assisted Test (CAT) pada 21 November 2023.
Pemerintah Daerah Sumba Timur mengambil dua pendekatan untuk mendukung pengangkatan guru honorer menjadi guru ASN PPPK. Pertama, sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi guru honorer dan melengkapi data di Data Pokok Pendidikan. Kedua, memprioritaskan kesejahteraan guru honorer yang telah mengabdi belasan sampai puluhan tahun.
Sementara itu, beberapa guru ASN PPPK yang telah berhasil melewati seleksi mengungkapkan motivasi mereka. Avisa Apvif Kusuma, guru ASN PPPK di Sekolah Dasar Negeri 3 Tekad Tanggamus Lampung, menyatakan bahwa ia melihat kesempatan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan ekonomi sebagai seorang guru. Sementara Yulius Edison Dara, guru ASN PPPK di Sekolah Menengah Pertama I Nuba Arat Sikka, Nusa Tenggara Timur, menjelaskan bahwa motivasinya adalah mendapatkan kesejahteraan, terutama mengingat gaji guru honorer yang sangat rendah di daerahnya.
Melalui seleksi PPPK, pemerintah berharap dapat memberikan jaminan gaji yang lebih baik, tunjangan profesi yang lebih layak, dan akses terhadap pelatihan serta sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi para guru. Direktur Jenderal Nunuk Suryani menegaskan visi pemerintah untuk menjadikan profesi guru terhormat, bermartabat, dan membanggakan dengan upaya meningkatkan status guru menjadi ASN.
