JAKARTA (iPOLICENews) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengungkapkan bahwa penetapan nomor urut calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 akan dilakukan setelah makan malam bersama pada Selasa, 14 November 2023, pukul 18.30 WIB. Proses ini dimulai dengan acara makan malam bersama calon presiden, wakil presiden, dan pimpinan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon mereka.
“Jadi, dimulai dengan makan malam dengan calon presiden dan wakil presiden dan pimpinan partai politik yang mendaftarkan masing-masing pasangan calon,” kata Hasyim di ruang Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 13 November 2023.
Hasyim menjelaskan bahwa KPU telah menyiapkan tribun di halaman kantor untuk menampung pimpinan partai politik yang mengusung kandidat tersebut. Setiap petinggi partai pengusung capres-cawapres akan memiliki kuota masing-masing sebanyak 150 orang. Tempat khusus juga disiapkan bagi ketua umum dan sekretaris jenderal partai bersamaan dengan capres-cawapres.
Pengundian nomor urut akan dilakukan setelah makan malam, rapat pleno terbuka, dan pengundian nomor urut. Langkah selanjutnya adalah penetapan nomor urut pasangan capres-cawapres, diikuti dengan memberikan kesempatan sepuluh menit untuk masing-masing pasangan calon memberikan sambutan.
“Setelah itu kami memberikan kesempatan sepuluh menit untuk masing-masing pasangan calon memberikan sambutan,” tutur Hasyim.
Setelah penetapan nomor urut, partai pengusung juga akan menyampaikan tim pemenangan atau tim kampanye pasangan capres-cawapres, sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Peraturan KPU. Pendaftaran tim kampanye harus dilakukan maksimal tiga hari sebelum kampanye dimulai, yang telah ditetapkan berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
KPU menetapkan batas maksimal penerimaan nama-nama tim kampanye pada 24 November, dengan tanggal pencoblosan pada 14 Februari 2024. Hasyim juga menjelaskan bahwa setelah ditetapkan nomor urut, para kandidat pemilihan presiden akan langsung mendapatkan pengawalan dari kepolisian. Setiap calon presiden dan wakil presiden akan mendapatkan pengawalan dua tim, masing-masing terdiri dari 75 anggota polisi.
Anggota KPU Mochammad Afifuddin menambahkan bahwa penandatanganan serah terima Satuan Tugas Pengamanan Capres dan Cawapres telah ditetapkan pada hari tersebut. Pengawalan dan pengamanan capres dan cawapres diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018. Serah terima pengawalan dan pengamanan ditandatangani oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Inspektur Jenderal Fadil Imran dan Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno, dengan penurunan 444 personil polisi untuk tiga pasangan calon. (RS/IPN)
