Kontroversi Bantuan Makanan Stunting di Depok: Tahu dan Nugget di Balik Anggaran Rp 4,9 Miliar

DEPOK (iPOLICENews) – Bantuan makanan stunting atau Pemberian Makan Tambahan (PMT) untuk balita stunting yang dianggarkan sebesar Rp 4,9 miliar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menjadi viral di media sosial. Namun, anggaran tersebut memicu kontroversi karena menu PMT yang disediakan terdiri dari tahu dan nugget.

Dalam foto yang beredar di media sosial pada Kamis (16/11/2023), terlihat bola nasi nugget yang ditempatkan dalam stoples dengan stiker wajah Wali Kota Depok M Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono yang bertulisan ‘Bocah Depok Kudu Sehat Prestasi Hebat, Stunting Minggat’.

Foto kedua menunjukkan menu berisi dua tahu dan bola nasi yang berisi ikan di dalamnya. Seorang orang tua pelapor mengungkapkan kekecewaannya melalui Instagram @infodepok dengan menulis, “PMT hari ini pun masih bola-bola nasi isi 3 pcs mana anaknya nggak mau makan lagi.” Ia juga menyoroti menu hari itu, yakni nugget tempe seharga Rp 18.000.

Pemkot Depok memberikan tanggapan terkait kontroversi ini. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Mary Liziawati menyatakan bahwa PMT yang diberikan mengikuti pedoman dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). PMT lokal ini menggunakan bahan dasar lokal yang diolah oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Mary menjelaskan bahwa pemberian PMT dilakukan selama 28 hari, dengan 6 hari kudapan dan 1 hari makanan bekal. Namun, ia mengakui bahwa masyarakat belum familiar dengan istilah “kudapan.” Pada hari pertama pelaksanaan, banyak yang tidak menyadari bahwa PMT bukan makanan lengkap. Pihaknya telah melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Permasalahan muncul karena persepsi masyarakat yang menilai menu PMT terlalu sederhana. Mary menegaskan bahwa PMT tersebut sudah sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh Kemenkes. Meskipun menu seperti dua tahu dan bola nasi dianggap minim, kandungan gizi yang mencukupi telah dijamin.

Mary juga menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp 18.000 per paket PMT mencakup pajak, distribusi, kemasan, dan pencucian. Pihaknya berupaya mengurangi sampah dengan menggunakan kemasan yang dapat digunakan kembali. Anggaran sebesar Rp 4,9 miliar dari pemerintah pusat diberikan untuk PMT lokal ini, yang akan disalurkan ke 38 puskesmas di Kota Depok.

Meski begitu, fakta bahwa PMT ini baru pertama kali mendapat insentif daerah dan bahwa informasi mengenai sifat kudapan PMT belum tersosialisasi secara baik menjadi sorotan dalam kontroversi ini. (RS/IPN)

Halaman ini telah dilihat: 103 kali
Mari berbagi:

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *