JAKARTA (iPOLICENews) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengumumkan rencana serikat buruh dan pekerja untuk menggelar mogok nasional selama dua hari, yang dijadwalkan pada 30 November hingga 13 Desember 2023. Alasannya adalah tuntutan agar pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar 15 persen.
Said Iqbal menjelaskan bahwa mogok nasional bukanlah tindakan ekstrem, melainkan suatu langkah yang legal dan umum, bahkan telah dilakukan di beberapa negara. Dia mengutip contoh pemogokan United Auto Workers (UAW) di Amerika Serikat, yang berlangsung hampir satu bulan dan berhasil memperoleh kenaikan upah sebesar 30 persen setelah pemerintah mengabulkannya.
“Baru-baru ini Serikat Buruh Otomotif di Amerika Serikat, yakni United Auto Workers (UAW) melakukan pemogokan hampir 1 bulan, dan akhirnya pemerintah mengabulkan dengan kenaikan upah 30 persen,” ujar Said Iqbal kepada Wartawan, Senin 20 November 2023.
Negara-negara lain seperti Jerman, Prancis, dan bahkan Brazil, yang telah menerapkan kenaikan upah hingga 13 persen tanpa melakukan mogok, menjadi pembanding. Said Iqbal menekankan bahwa mogok nasional adalah sarana untuk memaksa pemerintah agar mendengarkan tuntutan buruh.
Menyinggung tentang narasi keliru terkait mogok nasional, Said Iqbal menyatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu upaya yang perlu dilakukan agar pemerintah memperhatikan aspirasi buruh. Ia merinci dasar hukum mogok nasional menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh, yang mengakui fungsi serikat buruh dalam mengorganisir pemogokan.
“Mogok nasional” adalah istilah dalam serikat buruh di mana semua buruh dalam satu pabrik secara nasional keluar dari pabrik dan menghentikan produksi. Said Iqbal menambahkan bahwa unjuk rasa akan dilakukan di depan pabrik, kantor pemerintah daerah, dan secara nasional di Istana Negara, dengan tujuan melumpuhkan ekonomi secara nasional untuk memaksa pemerintah berunding mengenai tuntutan buruh.
Said Iqbal menegaskan bahwa aksi mogok nasional yang diorganisir oleh serikat buruh bukanlah bagian dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, melainkan melibatkan 5 juta buruh dari 100 ribu pabrik dan perusahaan di Indonesia. Unjuk rasa juga terus dilakukan secara nasional sebagai bentuk tekanan dalam upaya memperjuangkan kenaikan upah sebesar 15 persen. (RS/IPN)
