Anies memulai dengan menyoroti urgensi pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dikenakan pada sekolah swasta. Langkah pertamanya adalah menghapus PBB untuk sekolah swasta.
“PBB mereka harus dibebaskan. Nol PBB untuk sekolah, kampus, bahkan rumah sakit dengan sifat sosial,” tegasnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga menyampaikan bahwa salah satu penyebab biaya pendidikan di sekolah swasta lebih tinggi adalah akuisisi tanah oleh pihak swasta.
“Tanah adalah biaya terbesar. Saya berencana agar tanah negara dimanfaatkan oleh swasta,” katanya dengan penuh keyakinan.
Anies memandang penggunaan tanah negara oleh swasta sebagai langkah yang layak, terutama mengingat peran penting sekolah dan perguruan tinggi swasta dalam mendidik generasi muda.
“Mereka mendidik anak-anak kita, dan tanah negara yang digunakan oleh swasta tetap milik negara. Bayangkan jika sekolah tidak memikul beban tanah, maka SPP akan lebih terjangkau, dan biaya pendidikan pun akan lebih ringan bagi seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Dalam usahanya untuk mengurangi beban keluarga terkait biaya pendidikan, Anies berencana untuk memberikan ruang kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tetap menjadi pengajar di sekolah swasta selain menjadi pengajar di sekolah negeri.
“Guru-guru ini mengajarkan anak-anak Indonesia, baik di swasta maupun negeri. Negara harus menghargai mereka yang telah berdedikasi dalam mendidik,” tambahnya.
Anies Baswedan, bersama pasangannya Muhaimin Iskandar, turut hadir dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Edutorium UMS di Solo, Jawa Tengah. Dalam acara ini, lima panelis mengajukan berbagai pertanyaan kepada pasangan yang diusung oleh NasDem, PKS, dan PKB, mengenai berbagai aspek kepemimpinan dan kebijakan pendidikan.