Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Bantah Usulan Penundaan Bansos hingga Pilpres 2024 Selesai

JAKARTA (iPOLICENews) – Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, menepis klaim bahwa pihaknya mengusulkan penghentian pemberian bantuan sosial (bansos) hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berakhir. Dalam konferensi pers di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 3 Januari 2024, Todung menegaskan bahwa TPN Ganjar-Mahfud mendukung kelanjutan bansos karena dianggap penting untuk kebutuhan rakyat.

“Saya ingin menegaskan bahwa TPN Ganjar-Mahfud tidak menunda pemberian Bansos. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat membutuhkannya,” kata Todung, dalam konferensi pers di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 3 Januari 2024.

Meskipun mendukung bansos, Todung tidak menutup kemungkinan adanya politisasi program tersebut untuk kepentingan pasangan calon (Paslon) tertentu. Dia menekankan pentingnya sikap jujur dalam penyaluran dana bansos yang berasal dari uang masyarakat dan disetujui oleh pemerintah dan DPR RI.

Pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyebut bansos sebagai kebaikan hati Presiden Jokowi juga menjadi sorotan Todung. Zulkifli Hasan saat itu mengajak masyarakat untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, TPN Ganjar-Mahfud dikritik oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming karena dituduh mengusulkan penundaan pembagian bansos. Kritik tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie, yang menganggap usulan tersebut berdampak besar bagi masyarakat miskin.

Todung Mulya Lubis sebelumnya menyampaikan pandangan bahwa pejabat pemerintah rentan dicurigai saat membagikan bansos, yang dapat menguntungkan Paslon tertentu. Meskipun mengakui bahwa usulannya tidak populer dan berpotensi mendapatkan kritik, Todung berpendapat bahwa penundaan penyaluran bansos hingga selesai Pilpres 2024 diperlukan untuk menjaga fairness, keadilan, dan imparsialitas dalam proses pemilihan. Dia juga mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melakukan investigasi terhadap seluruh pembagian bansos, mengingat bansos adalah program pemerintah yang seharusnya tidak terkait dengan keuntungan paslon tertentu. (TMP/RS/IPN)

Halaman ini telah dilihat: 53 kali
Mari berbagi:

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *