SUKOHARJO (iPOLICENews) – Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada Rabu, 11 Februari 2026, mengungkap sejumlah temuan terkait pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.
Fokus investigasi mencakup pembangunan gedung KB Suko Waluyo, posyandu, hingga pengelolaan sampah desa.
Pada pembangunan gedung KB dan posyandu tercatat anggaran tahun 2019 sebesar Rp 240.683.000 dan tahun 2020 sebesar Rp 81.233.000. Meski berbeda tahun anggaran, prasasti kegiatan disebut dijadikan satu. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait pemisahan administrasi serta pertanggungjawaban masing-masing tahun anggaran.
Sorotan juga mengarah pada pengelolaan sampah desa atau bank sampah. Data menunjukkan alokasi anggaran sejak 2019 hingga 2025 dengan nilai bervariasi, antara lain Rp 15.000.000 dan Rp 40.000.000 pada 2019, Rp 28.000.000 pada 2020, Rp 75.000.000 pada 2021, serta sejumlah nominal lainnya hingga 2025.
Dalam praktiknya, pengelolaan sampah disebut telah diserahkan kepada BUMDes setempat, di mana setiap warga yang membuang sampah dikenakan iuran Rp 25.000. Namun untuk anggaran tahun 2021 sebesar Rp 75.000.000 yang bersumber dari Dana Desa, disebut tidak ditemukan pelaksanaan kegiatan yang jelas berdasarkan keterangan lurah maupun ketua pengelola sampah yang juga merupakan perangkat desa.
Tim investigasi juga mencatat dugaan tumpang tindih anggaran antara DD dan ADD pada sejumlah kegiatan rutin, seperti pembayaran internet desa, pembinaan PKK, pembinaan karang taruna, serta peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD. Ketidaktegasan pemisahan sumber anggaran dinilai berpotensi menimbulkan double budgeting.
Dari hasil penelusuran dokumen dan kondisi lapangan, muncul dugaan adanya pelaporan maupun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan realisasi fisik. Jika terbukti, hal tersebut berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
Ketua Tim Investigasi Dana Desa, Joni Sudigdo, menyatakan pihaknya tengah melakukan pencocokan antara dokumen SPJ dan realisasi kegiatan di lapangan. Ia menegaskan bahwa setiap indikasi pelaporan fiktif maupun tumpang tindih anggaran harus diuji melalui klarifikasi dan audit administratif agar objektif dan tidak menimbulkan spekulasi.
Sementara itu, Ketua Umum LSM LAPAAN-RI, BRM Kusumo Putro, bersama Sekretaris Jenderal Wisnu Tri Pamungkas, menegaskan komitmen untuk mengawal persoalan ini secara terbuka dan sesuai mekanisme hukum. Mereka menyatakan transparansi Dana Desa adalah fondasi kepercayaan publik yang tidak boleh dikaburkan oleh administrasi yang tidak jelas.
(Hotman/IPN)
