KENDAL (iPOLICENews) – Upaya Pemerintah Kabupaten Kendal mempercepat payung hukum pengisian kepala desa terancam molor. Penyebabnya, 18 camat se-Kabupaten Kendal tidak hadir dalam public hearing Raperda tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa yang digelar DPRD.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kendal, Alfebian Yulando, menyayangkan ketidakhadiran para camat tersebut. Padahal, mereka adalah ujung tombak yang paling paham kondisi riil desa.
Menurut Alfebian, Raperda ini sangat krusial. Saat ini ada 13 kursi kepala desa dan 338 perangkat desa di Kendal yang kosong dan masih diisi Penjabat (Pj) dari ASN kecamatan. Bahkan 5 kades lagi akan purna tugas Oktober 2026 ini.
“Kalau Raperda ini molor, Pilkades 2027 dan 2028 juga bisa terganggu. Camat itu yang tahu persis kebutuhan di lapangan, jadi seharusnya hadir memberi masukan,” tegas Alfebian, Selasa (20/10/2026).
Dalam draf Raperda terbaru, ada perubahan penting. Perangkat desa yang ingin maju menjadi calon kades wajib mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon, bukan hanya cuti seperti aturan lama.
Public hearing yang digelar di DPRD Kendal tersebut seharusnya menjadi forum menyerap aspirasi sebelum Raperda disahkan menjadi Perda. Dengan mangkirnya 18 camat, forum dinilai kehilangan substansi.
Dispermasdes berharap DPRD Kendal menjadwalkan ulang public hearing dengan mewajibkan kehadiran camat dan pemangku kepentingan desa, agar regulasi yang dihasilkan tidak cacat di lapangan.
( JUNI S/ IPN )
